Baca tanpa iklan
Padahal faktanya, Basuki sudah melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Basuki melaporkan anggaran "siluman" dari APBD 2012-2014 serta melaporkan RAPBD 2015 versi DPRD sebagai pembanding.
Bareskrim Polri pun sudah menyelidiki kasus pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD-P 2014.
Di sisi lain, beberapa anggota dewan melaporkan Basuki ke Bareskrim Polri karena etika dan moral.
Selain itu, DPRD juga menggulirkan angket kepada Basuki karena diduga mengajukan dokumen RAPBD palsu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Bisalah mereka selesaikan dengan musayawarah mufakat. Jadi masalah ini belum sampai ke tingkat lebih tinggi, kayak polisi atau pengadilan, kan bisa repot nantinya," kata Krisna.
Sebagai informasi, pokir ini diatur dalam Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib.
Disebutkan bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.