Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa beruntung memiliki Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri yang berani, sehingga pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninteruptible Power Suppy (UPS) berjalan cepat.
Dikatakannya anggaran titipan dalam APBD DKI dalam bentuk pokok pikiran DPRD DKI bila dikalkulasikan satu tahunnya mencapai Rp 4,5 triliun. Untuk itu Gubernur Ahok mendukung langkah Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso membongkar dugaan korupsi APBD DKI.
"Kalau Pokir (Pokok Pikiran) tiap tahun cair Rp 4,5 triliun kan lumayan kalau ada faktor penyimpangan. Pokoknya kita dukung saja. Pasti Bareskrim ‎sudah mulai meneliti. Beruntung ada Kabareskrim yang berani, bersih. Sudah bagus," ucap pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Senin (4/5/2015).
Ahok mendukung langkah Budi Waseso melalui penyidiknya yang ingin menggali sebanyak-banyak keterangan terkait pengadaan UPS dari PNS DKI.
"Kan kita lebih tahu apa yang terjadi juga. Ya jadi kita ngomong saja begitu (siap dimintai keterangan)," ucapnya.
Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Budi Waseso menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkoordinasikan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang kini ditangani penyidik Bareskrim.
Budi Waseso datang ke Balai Kota DKI Jakarta dengan menunggangi mobil dinasnya sekitar pukul 12.00 WIB dan selesai melakukan pembicaan dengan gubernur Ahok sekitar pukul 13.30 WIB.
"Saya menghadap Pak Gubernur dalam rangka koordinasi untuk tindak lanjut permasalahan UPS ya," kata Budi di Balai Kota.
Dikatakan mantan Kapolda Gorontalo ini pihaknya akan memeriksa beberapa saksi yang tiada lain anak buah Ahok. Ada lebih dari lima orang yang akan diperiksa penyidik dari unsur PNS DKI.
"Jadi saya harus minta izin dulu sama Pak Gubernur. Percepatan penanganan kasus ini tentunya kami dari pihak kepolisian Bareskrim akan memeriksanya di Kantor DKI saja. Supaya tidak mengganggu beban pekerjaan," ungkapnya.