Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera menertibkan jaringan listrik ilegal yang berada di kawasan Ibu Kota dengan tidak lagi mengalirkan listrik ke kawasan ilegal.
Permintaan tersebut disampaikan Basuki saat melakukan pertemuan dengan General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang baru saja dipilih, Syamsul Huda, di Balai Kota, Selasa (5/5/2015).
"Kami kerjasama, (PLN) jangan lagi kasih listrik buat mereka yang menduduki tanah negara dan PLN siap. PLN itu kerjasamanya baik dengan kami, sama seperti kerjasama dengan PT KAI. Kereta api (PT KAI) ketat bongkar mana saja pemukiman kumuh, PLN juga mau kerjasama itu," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota.
Selain membahas penertiban jaringan listrik ilegal, lanjut dia, mereka juga membicarakan rencana pembangunan pembangkit listrik baru di Jakarta. Ia menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta untuk membicarakan lebih lanjut perihal ini bersama PLN.
"Silakan saja (jika ada investor yang mau membangun pembangkit listrik), yang penting harus ada izin PLN, jaminan gasnya, baru nanti lokasinya ditentukan," ujar Basuki.
Pada kesempatan berbeda, dalam pertemuan itu, Syamsul Huda mengaku siap melaksanakan permintaan Pemprov DKI. Huda juga mengimbau tiap warga yang menetap di kawasan ilegal dapat memaklumi pemutusan jaringan listrik yang akan dilakukan PLN.
"Hendaknya bisa memaklumi jika nanti PLN tidak memenuhi kebutuhan listriknya karena mereka menyalahi peraturan Pemda," kata Huda.(Kurnia Sari Aziza)