Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 18 ribu dari pekerja harian lepas yang ditempatkan di setiap kelurahan di Jakarta, masih ada yang nakal karena menolak dimasukkan ke program Jakarta Smart City.
"PHL tidak masalah, mereka sudah direkrut. Tapi yang menjadi masalah itu beberapa masih nakal. Dia tidak mau ditaruh di Smart City," ungkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota, Kamis (28/5/2015).
Menurut Ahok, memasukkan seluruh nama PHL ke dalam Jakarta Smart City supaya masyarakat bisa mengawasi dan menghindari terjadinya kecurangan dengan merekrut orang-orang fiktif.
"Bisa tidak dia merekrut orang tukang parkir jadi PHL. Terus pengennya dia tarik ATM, dia bagi sejuta. Siapapun mau dong daftar jadi PHL, dapat duit sejuta. Ini dipegang pejabatnya. Makanya kita paksakan mereka harus mau ditaruh di Smart City," ungkapnya.
Dengan namanya dimasukkan ke dalam Smart City, masyarakat Jakarta bisa mengetahui siapa pegawai di seluruh pelosok DKI. Ketika ada keluhan di suatu tempat masih banyak sampah, dengan mudah masyarakat bisa menelepon PHL-nya.
"Kamu bisa kasih tau penyelianya siapa, pekerjanya siapa. Dengan seperti itu, warga DKI merasa seluruh halamannya ada yang beresin," kata Ahok.