Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memilih tegas untuk menata dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Monumen Nasional (Monas). Tanpa ketegasan, PKL akan selalu bikin ulah dan menang sendiri.
"Mau tidak mau kita harus tegas saja. Namanya juga proses pembinaan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (1/6/2015).
Ketika masih duet bareng Joko Widodo memimpin Jakarta, PKL diizinkan berjualan di Monas. Awalnya area tersebut steril dari pedagang dan dijaga ketat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pemprov DKI Jakarta lalu menata agar PKL bisa berjualan kendati ada larangan di dalam Perda. Kemudian, di sejumlah titik disebar PKL untuk berjualan. Belakangan banyak oknum ormas dan aparat yang memanfaatkan jual sewa lapak.
Masalah PKL di Monas, kata Ahok, memang rumit. Contoh saja di lahan IRTI Monas, ada PKL yang ternyata bertindak sebagai suplier dagangan PKL di Monas. Menurut Ahok, tindakan pedagang yang sudah punya lapak di IRTI ternyata menjadi suplier bagi PKL di dalam Monas.
"Ini namanya ngelunjak. Akhirnya kita data berapa orang di IRTI Monas yang mau dagang 1000 lebih. Lalu kita latih dan kosongkan Monas dulu. Ternyata galak-galak juga, mereka mukul kita, lalu kita pukul balik. Malah kita dilaporkan ke polisi. Mereka ngelanggar enggak diapa-apakan jadi pada ngelunjak," cerita Ahok.
Untuk menata PKL, Ahok mewacanakan membangun jembatan toko sehingga PKL berada di tengah keramaian. Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, sebetulnya yang ribut selama ini bukan antar-PKL tapi para suplier yang merasa kehilangan rezekinya.