Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Terpilihnya Joko Widodo menjadi Gubernur Jakarta kala itu sedikit melegakan bagi warga RW 001 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, atau yang dikenal sebagai Kampung Apung.
Sebab, Jokowi menempatkan Kampung Apung sebagai salah satu prioritas untuk dilakukan pembenahan.
Apalagi, di saat masa kampanye dan usai terpilih menjadi gubernur, Jokowi blusukan ke Kampung Apung dan berkomitmen akan menyelesaikan masalah di sana yang sudah terjadi sejak sekitar 20 tahun silam itu.
Kegusaran warga selama puluhan tahun sedikit terbayar ketika upaya pengeringan Kampung Apung dimulai pada Maret 2014.
Dimulai dari pengeringan, pembersihan dan rencana relokasi makam di lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kapuk Teko yang berada di sisi barat Kampung Apung.
Menurut rencana, makam akan dipindahkan ke TPU Tegal Alur, Kalideres. Tetapi, kegembiraan warga hanya berlangsung seketika.
Pengeringan dan relokasi makam tiba-tiba berhenti tujuh bulan kemudian tanpa alasan yang jelas. Kini, lahan TPU Kapuk Teko yang pernah dikeringkan itu kembali dipenuhi oleh air dan tanaman eceng gondok.
Warga pun merasa tertipu dan kembali menelan rasa kecewa. Djuhri, seorang tokoh masyarakat Kampung Apung menyebut selama ini tidak pernah ada upaya serius dari Pemerintah DKI Jakarta untuk menangani Kampung Apung.
"Gubernur sudah ganti berkali-kali, tetap saja masalah Kampung Apung ini tidak pernah selesai. Pemerintah cuma banyak perencanaan saja, tapi tidak ada upaya nyata mengatasi kampung kami yang terendam puluhan tahun," kata Djuhri saat ditemui Warta Kota di rumahnya, Sabtu (4/7).
Menurut Djuhri, belum ada kabar kapan proses relokasi ratusan makam itu akan kembali dilanjutkan.
"Yang terpenting juga, kalau sudah direlokasi, lahan TPU itu akan difungsikan sebagai apa. Warga meminta agar bekas lahan TPU dibangun sekolah setara SMU karena di sekitar sini belum ada SMU negeri. Tapi pertanyaannya kapan relokasi makam itu akan dilanjutkan lagi?"
Beberapa warga yang ditemui enggan berkomentar banyak soal penataan Kampung Apung. Mereka sudah terlanjur kecewa dan marah akibat janji-janji pemerintah untuk menata kampung tersebut tidak pernah ditepati.
"Kita merasa dibohongi sama Pak Jokowi," ucap seorang warga yang menolak menyebutkan namanya.
Ketakutan
Sementara itu, warga Kampung Apung kini berada dalam bayang-bayang ketakutan. Semakin banyak rumah yang roboh akibat tiang penyangganya lapuk tergenang air puluhan tahun.
Ketua RW 001 Rinan sebenarnya sudah berupaya bertanya melalui pihak kecamatan Cengkareng kapan relokasi makam akan kembali dilakukan.
Tetapi, pihak kecamatan tidak bisa memberikan jawaban memuaskan dan melimpahkannya ke Pemkot Jakarta Barat.
"Sama sekali tidak ada kejelasan dari pemerintah. kami selaku pengurus RW saja tidak pernah diajak komunikasi lagi sampai sekarang. Ini alamat bakal mandeg lagi, apalagi kalau didiamkan," kata Rinan.
Menurut Rinan, selain komplek TPU yang menjadi bagian dari Kampung Apung, pemerintah juga patut memperhatikan ratusan warga yang kini menempati rumah-rumah di atas genangan air.
"Ini mengurusi pemindahan makam saja belum beres. Harusnya yang masih hidup juga diperhatikan, yakni mereka yang selama bertahun-tahun hidup was-was di atas genangan air. Karena sudah ada korban, anak kecil meninggal karena jatuh ke air," jelasnya.
Bukan sekali ini saja Pemprov DKI gagal menyelesaikan proyek di Kampung Apung. Tahun 2011, Pemprov DKI mengucurkan dana Rp 14,75 miliar untuk membangun rumah pompa dan jaringan saluran air.
Tahun 2013, dana sebesar Rp 12,5 miliar kembali dikucurkan untuk mengeruk, membersihkan, dan memperbaiki jaringan saluran. Tapi tetap saja lingkungan RW 001 masih tergenang air.
Salah satu penyebabnya adalah ketidakseriusan Pemprov DKI membangun dan memelihara jaringan saluran air.
Yang mengeherankan, jaringan saluran air di RW 001 yang dibangun lebih rendah ketimbang jaringan saluran air utama.
Kedua jenis jaringan tersebut tidak terhubung. Menurut Djuhri, warga sempat ramai-ramai mendatangi pekerja proyek pembuatan saluran itu lantaran warga tahu saluran air tidak dikeruk dan hanya ditutup.
"Sangat aneh ketika proyek miliaran dikerjakan secara main-main. Kami menyaksikan sendiri saluran air tidak dikeruk dan hanya ditutup saja biar kelihatan ada pengerjaan. Kami sempat bongkar itu saluran air dan kami hanya tergeleng-geleng karena saluran air itu masih sangat dangkal dan penuh dengan lumpur," kata Djuhri.
Kini segenap warga masih menunggu janji mantan Gubernur DKI Jakarta Jokowi untuk mengurus masalah di Kampung Apung. Salah satu janji Jokowi yakni mengeringkan Kampung Apung dan merevitalisasi kembali kawasan tersebut.
Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menjanjikan akan merelokasi warga Kampung Apung ke rumah susun (Rusun). Namun sampai sekarang, janji Ahok (panggilan Basuki -red) pun belum terwujud.
Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi pun berpendapat bahwa solusi tercepat menata Kampung Apung, yakni dengan membebaskan tanah warga. Selain itu, kata Anas, di lokasi tersebut Pemda juga bisa membangun rusunawa.
"Warga jual tanah ke pemda kemudian pemda membangun rusunawa yang peruntukannya untuk warga setempat," katanya. (gps/fha)