Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ingin membahas kelanjutan proyek Light Rail Transit (LRT) bersama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (11/9/2015).
"Kita ingin supaya Menhub lelang. Saya mau datang ke sana, mau sampaikan kepada Menhub, yang LRT DKI pun lelangnya Menhub saja," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta.
Proyek LRT dibagi menjadi dua penanggung jawab, untuk jalur LRT Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, menjadi urusan pemerintah pusat. Sedangkan untuk jalur LRT di Jakarta jadi urusan Pemerintah Provinsi DKI.
Oleh karenanya, Ahok ingin memberikan kewenangan pelelangan diurus oleh Kementerian Perhubungan. Jadi yang menang lelang di Jakarta atau di luar Jakarta sama bayarannya, yakni dibayar rupiah per kilometer.
Ahok ingin tarif LRT ditentukan Kemenhub. Ia memaparkan, tarif LRT tidak akan disubsidi karena semua sarana dan prasarana adalah milik pemerintah.
"Ini enggak ada subsidi kita. Sebab 70 persen prasarana sudah ditanggung pemerintah. Dengan dasar itu kita yakin, paling tarif LRT Rp 15 ribu atau Rp 10 ribu," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.