News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Sampah Jakarta

Yusril: Atasi Persoalan Sampah di Jakarta Harus Duduk Bersama

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Gusti Sawabi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota ormas berjaga di bawah fly over perempatan Cileungsi, Bogor untuk mencegah truk sampah asal DKI Jakarta menuju ke Bantar Gebang, Senin (2/11/2015). Mereka mengeluhkan kemacetan, kerusakan jalan, dan bau tak sedap dari truk sampah. (Warta Kota/alex suban)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kuasa Hukum PT. Godang Tua Jaya (GTJ) join operation PT. Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI), Yusril Ihza Mahendra, menawarkan solusi damai dan komprehensif mengatasi masalah sampah di DKI Jakarta.

Solusi itu adalah dengan duduk bersama berunding cari solusi terbaik.

"Saya bukan takut berhadapan dengan Pemda DKI dan para kuasa hukumnya di Pengadilan.
Saya memikirkan dampak sosial dan politiknya jika berlarut-larut," kata Yusril melalui pesan singkatnya, Kamis (5/11/2015).

Warga DKI Jakarta, kata Yusril sudah bayar pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor serta berbagai retribusi termasuk retribusi sampah. Menurutnya, pajak dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan Pemda DKI termasuk bayar gaji dan fasilitas Gubernur DKI itu terus meningkat tiap tahun.

"Hari ini yang protes sebagian warga Bekasi dan Cileungsi karena masalah pengangkutan sampah yang meresahkan mereka. Kalau penanganan berlarut-larut bukan mustahil esok lusa warga DKI yang akan protes masalah sampah yang menumpuk," tuturnya.

Padahal kata Yusril, warga DKI Jakarta bayar pajak dan retribusi yang tiap tahun makin mahal. Menurutnya, semua ini secara politis berpotensi menurunkan citra kehandalan Gubernur DKI dalam mengatasi masalah sampah.

"Karena itu, saya berharap akan ada jiwa besar mengakui kekurangan diri masing-masing dalam mengatasi masalah sampah ini. Dan duduk bersama merumuskan akar masalah dan mencarikan jalan keluar yang terbaik, bukan cari menang-menangan bagi salah satu pihak," tuturnya.

"Itu juga yang menjadi rekomendasi BPK agar Pemda DKI dan swasta berunding, lakukan renegosiasi kontrak sehingga menguntungkan kedua pihak," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini