Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mendapat laporan dari Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat, bahwa tidak ada Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 yang diubah.
Menurut Basuki, mungkin ada kesalahpahaman dari Anggota DPRD DKI pada Rapat Badan Anggaran (Banggar). Karena Suku Dinas (Sudin)Tata Air Jakarta Barat mengaku kaget bila ada anggaran siluman yang dimasukkan ke KUA-PPAS.
"Mungkin dewan salah paham, Kasudin Jakarta Barat semalam bilang, dia juga kaget, karena menurut dia enggak ada yang diubah-ubah lagi," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).
Ahok menjelaskan, melalui sistem e-planning dan e-budgeting dirinya bisa mengetahui siapa yang mengisi dan kapan waktu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengisi anggaran itu. Bila ada yang menyusupkan anggaran berarti, kata Ahok, ada yang berusaha mensabotase pada sistem tersebut.
"Kalau ada yang ubah, berarti ada yang sabotase. Yang sabotase kan ketahuan siapa yang ngetik. Saya sudah coret-coret (anggaran) masa muncul lagi Rp 17 miliar," imbuhnya
Sebelumnya, Ahok mendapat laporan dari Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Bestari Barus, bahwa ada Sudin Tata Air menyusupkan anggaran yang tidak perlu.
"Dia (Bestari) telepon saya, 'Bang, ini bahaya nih, Sudin Tata Air, semua Sudin masukkin (anggaran siluman) apalagi Kepulauan Seribu', katanya gitu," ucap Ahok.
Untuk itu, Ahok berencana mengikuti Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRD DKI pada hari ini, Kamis (10/12/2015).