Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 120 orang dari Komunitas Masyarakat Untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) menggelar aksi di kantor Perum Percetakan Negara (PNRI) Pusat, Jalan Percekatan Negara pada Kamis (28/1/2016) siang.
Para peserta aksi menyampaikan tuntutan meminta menyelamatkan Perum Percetakan Negara RI dan mengusut tuntas dugaan korupsi E-KTP.
Aksi unras ini memakan badan jalan di kedua arus.
Sempat terjadi aksi dorong-dorongan serta ancaman menutup jalan dan menggeruduk ke dalam Perum PNRI. Namun, sebanyak 150 aparat Polsek Johar Baru segera ke lokasi.
Mereka memediasi kedua belah pihak.
"Sempat massa memakan badan jalan di dua arus, tetapi akhirnya bisa dikendalikan. Saya sudah mengupayakan mediasi. Tadi sudah ada mediasi dengan pihak perum pnrinya," tutur Kapolsek Johar Baru, Kompol Wiyono, Kamis (28/1).
Selama melakukan aksi unras, para peserta membawa spanduk bertuliskan 'Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Perum PNRI', 'Selamatkan Perum PNRI', dan 'Kembalikan HAK PT Pura Barutama sebesar Rp 205 Miliar'.
"Kehadiran kami mengawal hak-hak dari pada perusahaan dan meminta perhatian pemerintah. Jangan sampai oknum-oknum ini merusak citra pemerintah, citra BUMN," tutur kuasa hukum Kompak, Agustinus Nahak, kepada wartawan, Kamis (28/1/2016).
Dia menjelaskan, PT Pura Barutama sudah melakukan kewajiban melakukan pencetakan E-KTP pada 2011-2012. tetapi sampai saat ini ada sistem pembayaran yang belum diselesaikan oleh Perum PNRI.
PT Pura Barutama dirugikan karena selama tiga tahun itu beberapa pejabat diklaim melakukan janji-janji bohong. Mereka datang meminta diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak pernah ada penyelesaian.
"Kami sudah mengecek ke pemerintah, kami tahu uangnya sudah dicairkan tapi tak ada pembayaran, uangnya kemana? Uang segitu banyak. Hampir Rp 144 m plus denda 205 miliar," kata dia.
Sesuai perjanjian, utang ini akan terus menerus dikenakan denda oleh perusahaan, Perum PNRI membayar perusahaan dengan uang rakyat. Jika ditunda-tunda uang rakyat yang digunakan melunasi.