Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung para penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi melalui pengadaan digital education classroom di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pria yang akrab disapa Ahok mengaku senang. Dia ingin setiap kasus korupsi yang pernah terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI diusut.
Apalagi telah merugikan daerah sampai miliaran rupiah, semisal kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD-P DKI Jakarta 2014
"Bagus, justru saya bilang setelah kita buka, polisi banyak menemukan (kejanggalan), banyak data nih. Itu menarik," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).
Bareskrim Polri, kata Ahok, pasti terbantu dengan data atau berkas yang diberikannya. Data yang diberikannya itu, dirasa banyak anggaran siluman.
"Berkas yang saya bawa itu, saya kira akan menjadi temuan. Bayangin (anggaran pengadaan) sistem digital sekolah saja sampai Rp 5 miliar," imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes (Pol) Erwanto mengungkapkan, pengadaan digital education classroom dilakukan oleh Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat pada 20 SMA/SMKN di Jakarta Barat pada tahun anggaran 2013.
"Penyelidikan sudah tiga bulan lebih. Tanggal 27 Januari 2016 lalu, perkara itu naik ke tahap penyidikan," ujar Erwanto
Penyelidikan kasus ini merupakan pengembangan dari dugaan korupsi pengadaan uninterruptible powers supply (UPS) yang telah disidik terlebih dahulu oleh Bareskrim.
Erwanto mengatakan, penyidik sudah memeriksa puluhan saksi, baik dari suku dinas, dinas hingga pihak swasta. Dia enggan menyebutkan secara detil siapa-siapa saja yang telah dimintai keterangan.
"Namun, kami belum menentukan tersangka. Alat bukti harus lengkap terlebih dahulu," ujar dia.