TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian Police Watch (IPW) menyangkan pemerintah dan aparat keamanan tidak mampu mengendalikan situasi ibu kota Jakarta sepanjang Selasa (22/3/2016).
Akibatnya, di beberapa tempat terlihat bentrokan massa dan kemacetan parah yang membuat ibukota Jakarta lumpuh total sepanjang hari, akibat sopir taksi melakukan aksi demo.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai penanganan aksi demo sopir taksi di Jakarta tidak sesuai SOP Polri.
"Bandingkan saat Polri menghadapi aksi demo mahasiswa yang peralatannya super lengkap, mulai dari hadirnya pasukan antihuru hara, pasukan gas air mata ,hingga water cannon," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/3/2016).
Dengan peralatan yang lengkap, polisi bisa dengan mudah menghalau aksi bentrokan yang dilakukkan massa demonstran dari mahasiswa.
Sebaliknya, dalam aksi demo sopir taksi sama sekali tidak terlihat adanya pasukan antihuru hara, pasukan gas air mata, maupun water canon.
"Padahal, aksi demo sopir taksi ini diwarnai berbagai bentrokan dan aksi anarkis, aksi pemblokiran jalan serta aksi swepping," katanya.
Demonstran bentro dengan sejumlah pengemudi ojek atau massa lainnya di berbagai tempat.
Akibatnya, di beberapa tempat polisi seperti tidak berdaya menghadapi bentrokan ini, meski polisi terpaksa melepaskan sejumlah tembakan ke udara.
"IPW berharap cara-cara mengatasi aksi demo seperti Selasa siang ini perlu dievaluasi. Polri harus patuh dengan SOP-nya dalam mengatasi aksi demo massa," ungkapnya.
Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti aksi anarkis yang membuat orang lain luka atau harta benda orang lain dirusak massa.
Aksi demo tentunya tidak dilarang, sepanjang tidak anarkis atau merusak harta benda orang lain.
"Untuk itulah aparat kepolisian perlu hadir sesuai SOP agar situasi tetap bisa terkendali," katanya.