Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program kampung deret di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak berjalan.
Padaha program kampung deret sempat menjadi program unggulan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI pada 2012 lalu.
Namun setelah Ahok memimpin Jakarta menggantikan Jokowi pada 2014 lalu, program kampung deret seakan terhenti.
Ahok menyatakan program itu sebenarnya ingin dijalankan.
Permasalahannya banyak pemukiman yang ingin dijadikan kampung deret berdiri di atas lahan milik negara.
"Kita mau ada kampung deret sebenarnya, hanya ternyata setelah kita telusuri rata-rata kawasan kumuh di atas lahan orang, di atas lahan hijau, di atas lahan negara," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016).
"Masa kami bikin kampung deret terus kami robohin," tambahnya.
Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menyebut ingin membangun lebih dari sekadar kampung deret.
Asalkan hunian warga memiliki sertifikat tanah.
"Jadi kalau memang itu tanah kamu, saya mau bangunin lebih dari kampung deret. Kalau memang ada bukti, saya mau bangun apartemen buat kamu. Kasih sertifikat, lebih untung daripada kampung deret dong?," ucap Ahok.
Nyatanya, ucap dia, pemukiman liar yang ada saat ini hampir semua tidak memiliki sertifikat.
Sehingga membuat Pemerintah Provinsi DKI berisiko apabila harus merapihkan rumah mereka.
"Jadi di Jakarta itu sekarang masalahnya dudukin rumah orang, rumah orang itu ada di atas tanahnya orang, itu saja."
"Saya nggak pernah bilang stop kampung deret lho. Saya bilang masyarakat kalau mau kampung deret boleh, apartemen satu setengah kali boleh. Tapi tanah kamu," kata Ahok.