Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gencar mencanangkan program-program pembangunan di kota yang dipimpinnya saat memberikan pengarahan dan secara simbolis menandatangani perjanjian kinerja satuan kerja perangkat daerah (SPKD) / unit kerja perangkat daerah (UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ahok mengatakan, Indonesia masih mengikuti aturan sepeninggalan masa penjajahan Belanda.
Aturan itu mengenai warganya yang masih dikenakan biaya Pajak Bumi dan Bangunan.
"Kenapa kita harus ikutin Belanda? Kita ini jangan-jangan ngikutin penjajah? Dulu Belanda, rumah tinggal itu, dikenakan pajak," ujar Ahok di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2016).
Dia beranggapan, seharusnya warga tidak dikenakan PBB. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru menggratiskan PBB warga yang nominalnya di bawah Rp1 miliar. Sedangkan, kata Ahok, warga tidak dikenakan PBB.
"Harusnya rumah rakyat itu, tidak satu pun bayar PBB. Hari ini kita baru gratis di bawah Rp1 miliar," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Menurut Ahok, bila kontribusi tambahan untuk pengembang reklamasi sebesar 15 persen itu diberlakukan di Jakarta, dia menjamin rumah-rumah warga akan gratis PBB, sebab uang dari 15 persen pengembang reklamasi lah yang akan membiayai infrastruktur.
Untuk saat ini, yang menjadi kendala ingin digratiskannya PBB karena anggaran DKI masih terbelah dua, yakni untuk infrastruktur dan peningkatan pelayanan langsung kepada warga.
"Kalau ada kewajiban tambahan reklamasi saya hitung, dia (pengembang reklamasi) jadi jual tanahnya saja kita dapat Rp28 triliun, kalau nilai jualnya 10 tahun, per tahunnya 10 persen saya sudah bikin simulasi, kita bisa dapat Rp178 triliun dari kontribusi tambahan ini," kata dia.
Dia memastikan pembangunan Light Rail Transit, tanggul untuk mengatasi banjir di Jakarta Utara, perbaikan trotoar dan normalisasi sungai akan rampung apabila dikerjakan oleh swasta.
"Lalu uang kita buat apa? buat gaji yang besar, gaji kita besar harga diri kehormatan yang tinggi. APBD kita kembakikan semua untuk bantu kesehatan, pendidikan dan transportasi. Pembangunan infrastruktur nggak boleh pake APBD," ujar Ahok.