Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Aziz panen bully netizen setelah menyatakan kalau terjadi pelanggaran konstitusi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin ( 20/6/2016).
Menurut Harry rekomendasi dari BPK harus dilaksanakan oleh lembaga negara lainnya.
Jika hal itu tidak dilakukan, maka lembaga negara yang menerima rekomendasi tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.
"Kalau rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti KPK, berarti ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan KPK," ujarnya di KantorBPK, Jakarta, Senin (20/6/2016)
Bagaimana tanggapan netizen?
Sebagian besar pendapat yang masuk melalui kolom komentar pada berita terkait berisi bully pada Ketua BPK.
Rata-rata lebih memercayai kredibilitas KPK daripada pernyataan Ketua BPK.
Selain itu tak sedikit yang mengaitkan dengan Panama Papers.
Skandal Panama Papers ada nama Harry Azhar Aziz.
Seperti diketahui Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca.
Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.
Mossack Fonseca bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan terbesar di dunia seperti Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, dan Commerzbank.
Badan ini kadang membantu nasabah bank tersebut membangun struktur yang rumit sehingga kolektor pajak dan penyidik sulit melacak arus uang dari satu tempat ke tempat lain.
Dengan kata lain orang yang masuk namanya pada daftar Panama Papers terindikasi melakukan pengemplangan pajak.
Berikut komentar beberapa netizen.
Kenzo Kenzo: Ini org2 maunya apa sih?kpk udh nyatakan kagak ada korupsi..masa sih kpk kluarin pernyataan tnpa investigasi?
Ini org cm mau alihkan isu panama papers makanya ngotot bgini..udh tua bkannya tobat tapi malah menjadi2.
Dicky Tambunan: Melanggar konstitusi dengkulmu. Kalau KPK gak menemukan bukti, masak KPK memaksakan diri.
Mau menjebloskan KPK maksudmu Harry Azar Azis? Oh, ya, gimana kasus Panama Papers yang menyebut nama Hary. Kok nguap gitu aja.
Separate Lives Palesan: Bahasanya, setengah2 gitu..... Katakan aja harus ditindaklanjuti secepatnya. Takut ya dibongkar kelemahannya.... Kan hasil auditnya diragukan.
Aria Tatar Gurning: Coba ty sama BPK,brp org pegawainya resign.gaji gede,kok resign?ada apa?
Byk pegawainya BPK itu jujur2,tp krn hasil audit suka dianulir atau minta direvisi ama atasannya,makanya byk yg resign.
Sudianto Atek: Udah ditindaklanjuti Oleh KPK tuh, tapi indikasinya audit BPK yg ngaco, ... sekarang yg harus ditindaklanjuti itu ketua BPK nya.. semoga dilengserkan atau masuk penjara.
Whe Hanjaya: Orang ini B**** atau karena di kelilingi dan di paksa oleh orang2 B**** jadi ikutan B****.....REKOMENDASI dari BPK...sdh di tindak lanjuti oleh KPK..hanya KPK tidak menemukan pelanggaran HUKUM...masak harus dipaksa ada pelanggaran?
Sekarang kita BALIK pertanyaan BARANG siapa YANG menekan atau mencampur KASUS HUKUM yang di jalankan oleh KPK adalah orang yang Melanggar HUKUM....presiden aja ga berani mencampuri masalah hukum yang dijalankan oleh penegak HUKUM...sekarang ada lembaga negara yg memaksa KPK menjalankan rekomendasinya padahal KPK sendiri telah menyatakan tak ada pelanggaran....sekaran pertanyaannya SIAPA yang melanggar KONSTITUSI..........?
Tietiana Anna: Gimana mau di tindak lanjuti jk auditmu ngaco bpk tua,,,sdhlah bagus bpk mundur sj,,sdh tua sdh pikun makanya ga bs ngaudit lg,,mending mundur drpd malu2in ank cucumu,,msh bnyk generasi muda yg jujur bs menggantikanmu,,
Abuk Rajahasa: Pak.ketua bpk uda lapor belum ente LHKPN dan perusahan di luar negeri?? baru ane dengerin ente punya b**** pak!
Margarito Kempis: Yang Patut di Selidiki adalah Harta Kekayaan ketua BPK Hari Azhar Azis yg sdh jelas Namanya ada di Panama Papper...Pejabat Negara Membuat Perusahaan Abal Abal di Luar Negri yg Tdk Kena Pajak bisa di Pradugakan Permufakatan Jahat Utk Menyimpan Harta yg tdk Beres Ke Luar Negri dan Menghindari Pajak yg Bahkan di gunakan utk Menggaji dia !!! Di tambah lagi Tidak Melaporkan Harta Kekayaan Pribadinya !!! Ditambah lagi Bohong soal Perusahaannya dibuat Oleh Anaknya!! Ditambah lagi Bikin alamat Perusahaan Palsu dg Alamat di Kantor DPR...Apalagi ?
Aryaanto: Hahaha hasil audit lembaga yg kamu pimpin wajib dicurigai..... Bapak udah lapor LHKPN belum.... Pejabat b****.
Wahjouwiedaijat: Sadar pak sdh tua,ingat m***....
Sebelumnya Harry menjelaskan bahwa rekomendasi BPK sifatnya tanpa batas waktu sehingga bisa dilakukan oleh beberapa puluh tahun ke depan, namun tetap harus dilakukan tindak lanjut, bukan dihentikan di tengah jalan.
Begitu juga dengan kasus pembelian lahan Sumber Waras oleh pemprov DKI Jakarta, Harry mengatakan bahwa pihaknya telah merekomendasikan pemerintah daerah untuk mengembalikan dana sebesar Rp 191 Miliar yang diindikasikan sebagai kerugian negara.
"Rekomendasi kami ke pemerintah DKI Jakarta juga wajib dilaksanakan, meskipun bukan tahun ini, bisa juga di kepemimpinan berikutnya, karena sifatnya sampai kiamat," katanya.(*)