TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana membangun 50 ribu unit rusun tahun 2017 dan warga luar Jakarta boleh menempatinya, Kamis (23/6/2016).
Melalui akun Facebook miliknya Ahok posting sebuah video tentang rumah susun yang dibangun Pemprov Dki Jakarta.
"Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 20 ribu unit rusun tahun ini dan 50 ribu unit tahun depan, sebagai alternatif hunian dengan biaya sewa rendah, bahkan gratis untuk warga Jakarta yang terkena dampak relokasi."
"Tahukah Anda kenapa Pemprov DKI membangun rusun sebanyak itu? Lihat jawabannya di video ini (video di atas)."
Demikian keterangan yang tertulis pada video yang di posting.
Dalam video tersebut Ika Lestari Aji, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta memberikan penjelasan berbagai pertanyaan yang mungkin sering jadi tanda tanya bagi khalayak umum.
Ika menjawab pertanyaan kenapa Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun, lalu kenapa rumah susun diperbanyak bahkan tahun depan warga pendatang (bukan ber-KTP DKI Jakarta) diperbolehkan untuk menyewa.
Menurutnya warga DKI Jakarta butuh hunian yang layak terutama warga yang sebelumnya menghuni bantaran-bantaran sungai, waduk dan lain-lain.
Sungai-sungai, danau atau waduk dilakukan normalisasi agar bisa berfungsi seperti sedia kala.
Bagi warga yang terkena dampak proyek tersebut tentu tarif sewanya gratis.
Rumah susun menurut Pemda DKI merupakan solusi atas tanah Jakarta yang semakin padat dan mahal harganya.
Tahun 2017 akan disiapkan 50 ribu unit, warga yang berkerja di DKI Jakarta dan bukan ber-KTP DKI diperbolehkan untuk menyewa.
Tentu harga sewanya lebih kecil dibanding menyewa sebuah apartemen.
Banyaknya pendatang yang bekerja di DKI Jakarta juga membutuhkan hunian yang layak dan Pemda DKI Jakarta menyiapkan pula.
Saat ini rusun rata-rata memiliki 16 lantai, ke depan akan menjadi 24 lantai.
Simak selengkapnya pada video di atas.
Ratusan komentar masuk pada postingan video yang diunggah pada Selasa (21/6/2016).
Sebagian besar berisi pujian atas program yang dinilai pro rakyat. (*)