Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Pemakaman dan Pertamanan (Distaman) DKI Jakarta membongkar praktik mafia makam.
Pelakunya pun diduga saling terkait mulai dari warga sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU), Petugas Harian Lepas (PHL), bahkan hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di TPU.
Modusnya, mereka membuat makam fiktif, yang sebenarnya lahan makam masih kosong, belum terdapat jenazah di dalam, mereka menjualnya kepada warga yang hendak memakamkan di TPU tersebut.
Kepala Distaman DKI Jakarta, Djafar Muchlisin, mengatakan, bahwa pihaknya menemukan sebanyak 10 makam fiktif. Namun, ia meyakini adanya makam fiktif di semua wilayah.
"Ada 10 makam yang kami ketahui adalah fiktif. Yaitu enam makam di TPU Kawi-Kawi (Jakarta Pusat), TPU Pasar Baru (Jakarta Pusat) sebanyak tiga makam, dan satu makam di TPU Karet Bivak," kata Djafar ketika dihubungi Warta Kota (Tribunenws.com Network), Jumat (22/7/2016).
Menurut Djafar, satu makam fiktif yang diketahui di TPU Karet Bivak, sudah diakui oleh pelakunya.
Makam itu pun sudah diserahkan kembali ke Distaman.
"Jadi, si pelaku membuat gundukan dan nisan di salah satu lahan makam. Padahal makam itu kosong. Ia tetap membayar retribusi makam. Memang murah, hanya Rp 40.000 sampai Rp 100.000 per tiga tahun," katanya.
Pelaku, lanjut Djafar, mengaku makam tersebut, untuk dirinya kelak. Namuin, Djafar tidak percaya begitu saja. Pasalnya, ada indikasi bahwa makam tersebut diperjual belikan.
"Kami dapat informasi, mereka sengaja membuat makam fiktif. Lalu menjualnya kembali jika ada warga yang ingin memakamkan, Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per makam," katanya.
Menurut Djafar, dengan adanya temuan tersebut, tidak menepis jika menyebut terdapat mafia makam. Pasalnya, pelakunya, tidak hanya pada satu orang saja.
"Mereka ini saling berhubungan. Jadi ada warga-warga sekitar bantu bersih-bersih makam, yang sudah dipercaya ahli waris. Si warga-warga ini yang kemudian, membuat makam-makam fiktif dan dijualnya. Kami duga adanya permainan dengan para petugas kami. Baik dari PHL maupun petugas TPU," katanya.
Salah satu makam fiktif yang cukup banyak, menurut Djafar terdapat di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.
Namun, ia masih belum menyebutkan jumlah dan pelakunya.
"Sampai sekarang ini kami terus masih menyelidiki di seluruh TPU mengenai makam fiktif," katanya.
Karena itu, Djafar menegaskan, bahwa pihaknya tidak segan akan menstafkan pegawainya jika terbukti menjual lahan makam. Bahkan, termasuk melaporkannya ke pihak kepolisian.
"Saat saya masuk, seluruh Kasudin sudah baru. Saya juga kaget, saat baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pertamanan, ternyata banyak yang bermain seperti ini. Saya tegaskan, kalau PHL yang terbukti bermain akan dipecat. Kalau PNS kami stafkan. Bahkan, sebagai efek jera akan kami laporkan ke polisi, karena ini adalah penipuan," katanya.
Namun, kedepan, untuk menghindari kasus serupa, pihaknya akan meningkatkan fasilitas pelayanan makam online.
Seperti diketahui, di Jakarta terdapat 67 TPU. Seluruhnya sudah menggunakan sistem online.
"Jadi warga yang ingin memakamkan, bisa langsung ke PTSP Kelurahan. Bayar retribusinya pun langsung setor ke Bank DKI. Jadi tidak adalagi pembayaran ke petugas," katanya.
Sementara, biaya resmi pemakaman yaitu untuk blok AAI Rp 100.000, AAII Rp 80.000, AI Rp 60.000, AII Rp 40.000, AIII nol rupiah untuk warga tidak dikenal atau warga miskin.
Sedangkan, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengaku, memang sebelumnya mengganti Kepala Distaman, Ratna Dyah Kurniati karena salah satunya, masih terdapat makam fiktif.
"Makanya ganti kepala dinas. Kepala Dinas yang baru kan terus menggali (menyelidiki kasus makam fiktif)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (22/7/2016).
Bahkan, Ahok juga mengakui, bahwa sudah tahu adanya makam fiktif dengan membuat batu nisan palsu.
"Kemarin ini laporan ke saya sehari ada dapet 80 malam fiktif. Dipasangin batu nisan bohong-bohongan," katanya. (Wartakotalive.com/Mohamad Yusuf)