Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menilai HUT ke-71 Indonesia sebagai pintu gerbang dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat untuk mempercepat proses sertikasi tanah.
"Saya sudah 20 hari di sana (Kementerian ATR/BPN), saya sudah tahu permasalahannya," ucap Sofyan saat akan mengikuti Sidang Tahunan di gedung DPR, Jakarta (16/8/2016).
Permasalahan yang pertama, kata Sofyan, bagaimana memberikan hak kepada rakyat terkait sertifikat tanah yang dimilikinya, karena saat ini hanya 45 persen tanah yang terlah bersetifikat.
"Banyak sekali rakyat kita punya tanah tapi enggak punya kepastian hukum, kita akan percepat program melegalisasi aset, kita akan percepat dalam tempo 5 sampai 10 tahun, mudah-mudahan seluruh publik setiap jengkal tanah akan punya sertifikat," tutur Sofyan.
Kemudian permasalahan kedua, yaitu melakukan reformasi agraria untuk memberikan tanah kepada rakyat yang membutuhkan, yang sekarang tanah-tanah banyak dikuasai oleh orang berduit dan perusahaan besar.
"Jadi program reformasi agraria kita lakukan dengan harapan kita berikan sedikit tanah kepada rakyat yang membutuhkan paling sedikit 4 juta hektare," ucap Sofyan.