Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyesalkan atas penertiban pemukiman warga di Rawajati, Jakarta Selatan, yang menggunakan kekerasan.
Bahkan salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, kabarnya juga terkena pukul oleh Satpol PP.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad.
Bahwa saat penggusuran dilakukan, Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif dipukul oleh salah satu anggota Satpol PP DKI.
"Saat pembongkaran, banyak warga yang dipukuli. Bahkan dicolok matanya. Selain itu, anggota kami, Sekretaris Komisi A, juga terkena pukul," kata Riano P Ahmad, Ketua Komisi A DPRD DKI, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2016).
Saat rapat yang turut dihadiri oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Jupan Royter, itu langsung memberi tanggapan.
Menurut Jupan, anggotanya yang memukul Syarif, adalah Emmanuel Pangabean.
Namun, Jupan menegaskan bahwa bentrokan tersebut tidak ada unsur kesengajaan.
"Saya selalu mengingatkan anggota, untuk tidak mengedepankan tindakan represif dalam setiap penertiban. Saya sudah sampaikan baik secara langsung, maupun melalui pesan terulis di grup WhatsApp. Saya selalu katakan anggota, jika memang masih bisa menghindar ya menghindar. Jangan membalas. Tapi saya pastikan tidak ada unsur kesengajaan," tegas Jupan, dalam pertemuan tersebut.
Saat itu, lanjutnya, kondisi berlangsung kondusif. Bahkan saat pembongkaran rumah warga, Satpol PP tidak memberikan balasan ketika dilempari batu oleh warga.
Tapi, kondisi mulai memanas ketika ada beberapa warga yang memprovokasi untuk menyerang petugas.
"Kondisinya saat itu posisi anggota kami sudah terjepit. Tapi saya selalu mengingatkan untuk tidak represif. Saya bilang ke anggota kalau sudah kepepet, dia atau Anda yang mati. Tapi, saya mohon maaf blak-blakan yang terkesan ekstrim. Tapi ini membela diri bertujuan menghindari benturan," katanya.
Sementara itu, Syarif menyayangkan kejadian tersebut. Apalagi dirinya juga menjadi korban.
"Saya tidak mempermasalahkan pemukulan yang terjadi pada saya. Saya juga tidak akan melaporkan ke polisi atas tindakan tersebut. Tapi saya sayangkan, saat eksekusi tersebut, dilakukan dengan kekerasan," katanya.
Padahal, warga sudah bersedia. Hanya saja, memina waktu untuk memindahkan barang-barang mereka.
"Kami tidak permasalahkan penataan tersebut. Saya pun sudah mencoba mewakili warga bernegosiasi. Tapi, kan seharusnya kan warga diberi waktu, jangan pakai kekuatan. Jadi tidak perlu sampai warga ada yang retak kakinya atau copot giginya. Saya sayangkan itu," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, mengatakan bahwa saat ini sudah terdapat 311 warga yang masuk ke dalam rusunawa Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.
"Sekarang sudah 241 warga, ditambah 70 warga yang masuk tadi pagi, dari total sebanyak 363 warga yang ada," katanya.
Pihaknya pun menegaskan, bahwa pembongkaran tetap akan dilakukan. Bahkan selama belum ada keputusan dari pengadilan, pembongkaran akan dilakukan terus.
"Dari SP2 (Surat Peringatan) yang keluar hari ini, kan tiga hari kemudian keluar SP3. Lalu SPB (Surat Perintah Bongkar) setelah itu," katanya.
Penulis: Mohamad Yusuf