Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, DEPOK -- Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Syafrizal, menuturkan Pemkot Depok menyiapkan dana bantuan perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) di Depok sebesar Rp 20 Juta per unitnya.
Dana ini akan dikucurkan setelah pendataan RTLH rampung pekan ini.
Menurutnya sampai kini ada 1.905 unit RTLH di Depok yang sudah terdata secara pasti. Diperkirakan jumlahnya nanti mencapai sekitar 2.000 RTLH.
"Besaran bantuannya Rp 20 Juta per unit RTLH. Kami berikan ke semua RTLH secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan," katanya, Kamis (15/9/2016).
Ia mengatakan sampai saat ini tercatat masih ada 1.905 unit rumah tak layak huni (RTLH) di Depok. Namun jumlah itu belum mencakup RTLH di 11 Kecamatan di Depok.
Sebab masih ada beberapa kecamatan yang belum menyerahkan data RTLH lengkap ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok.
Karenanya diperkirakan jumlah seluruh RTLH di Depok sampai kini mencapai 2000 unit lebih.
“Kami terus melakukan pendataan RTLH agar perbaikan bisa dilakukan, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” katanya.
Syafrizal menjelaskan kriteria RTLH sendiri antara lain, memiliki luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, sumber mata air tidak sehat, tidak mempunyai akses mandi cuci dan kakus, bahan bangunan tidak permanen, tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi, tidak memiliki pembagian ruangan, lantai dari tanah maupun plesteran atau kramik bekas, serta letak rumah tidak beraturan dan berdempetan.
Menurutnya Pemkot Depok selalu menyiapkan bantuan untuk perbaikan RTLH setiap tahunnya yang dilakukan bertahap.
Ia berharap ini dapat terus dilakukan juga tahun ini, sehingga dapat mewujudkan visi Kota Depok yaitu menciptakan Depok yang nyaman.
Sebab kata dia, perbaikan RTLH merupakan salah satu unsur dalam membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata serta berwawasan lingkungan.
"Semoga program perbaikan RTLH ini dapat berjalan maksimal. Tentunya ini harus didukung dengan sinergi dari pihak kelurahan maupun masyarakat," katanya.(Budi Malau)