Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan program pembersihan sungai dan kali di Jakarta sudah ada sejak era Gubernur Sutiyoso.
Program itu berada di bawah naungan program Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) atau Jakarta Emergenc Dregding Inisiative (JEDI).
Ahok menjelaskan, program JEDI diinisiasi oleh Sutiyoso, bukan Fauzi Bowo alias Foke. Ahok merasa perlu membenarkan ucapan calon Gubernur koalisi Partai Gerindra dan PKS, Anies Baswedan, yang menyatakan JEDI diinisiasi Foke.
"Saya kira Pak Anies biasalah ya, kalau calon Gubernur, dia bukan petahana, mungkin dia tidak tahu data. Jadi mungkin tim suksesnya cari data juga salah," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2016).
JEDI diinisiasi Sutiyoso, kemudian ditandatangani oleh Foke. Tapi, eksekusi dilakukan dizaman kepemimpinin Joko Widodo.
Ahok menengarai, Anies tidak mengerti, bahwa tidak ada kaitan antara program JEDI dengan menjaga sungai bersih.
"Pak Anies mungkin, karena dia bukan petahana, dia tidak ngerti," ucap Ahok.
Kebersihan sungai, kata Ahok, karena adanya beberapa program penunjang Pemerintah Jakarta.
Semisal, merekrut petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, program aplikasi pengaduan warga melalui Qlue, kemudian merelokasi warga yang mendirikan bangunan di bantaran sungai.
"Jadi beda! JEDI itu nama sungai, nah terus sekarang mau sterilisasi sungai, Pak Anies teriak-teriak itu program Foke," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Sebelumnya, melalui keterangan tertulis, Anies Baswedan mengatakan, proyek pembersihan sungai-sungai di Jakarta diinisiasi pada masa pemerintahan Foke.
Namun, proyek tersebut baru bisa dieksekusi pada masa pemerintahan Gubernur DKI saat ini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Proyek pembersihan dan pengerukan sungai dimulai sejak zaman Gubernur DKI Fauzi Bowo, diresmikan di zaman Gubernur DKI Joko Widodo, dan dilaksanakan dengan baik di zaman Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, demikian juga diharapkan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya," ujar Anies melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/10/2016).
Proyek pembersihan sungai di Jakarta, menurut Anies, direalisasikan melalui Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) pada 2008 dengan negosiasi pinjaman dari Bank Dunia.
Namun, proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan karena terganjal dua peraturan pemerintah tentang pinjaman.
Proyek pembersihan sungai baru bisa dimulai pada Maret 2012 setelah pemerintah pusat menerbitkan dua peraturan pemerintah baru terkait pinjaman Bank Dunia.
"Groundbreaking proyek JEDI dimulai oleh Gubernur DKI Joko Widodo pada tahun 2013. Saat itu, Gubernur DKI Joko Widodo mengakui bahwa program JEDI yang ia resmikan adalah program lama yang sempat berputar-putar," kata dia.
Proyek JEDI kemudian dilanjutkan oleh Ahok. Pinjaman itu sempat ingin dibatalkan karena Ahok menganggap target yang ditawarkan Bank Dunia terlalu lama. Namun, setelah negosiasi ulang, Bank Dunia menyatakan bahwa target dapat disesuaikan.
"Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama pun menerima dan melanjutkan proyek JEDI sampai saat ini," ucap Anies.
Menurut Anies, pembangunan yang berkesinambungan antargubernur penting dilakukan demi warga Jakarta.
Setiap gubernur wajib melanjutkan dan memperbaiki program-program dari gubernur-gubernur sebelumnya dan memperbarui pendekatan dan program yang diperlukan.