Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jajaran Kepolisian RI melakukan rapat internal pengamanan jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di seluruh daerah di tanah air.
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan, salah satu pembahasan dalam rapat tersebut terkait pengamanan aksi massa yang akan berlangsung pada 4 November 2016.
Boy mengatakan, pihak kepolisian belum mendapatkan informasi jumlah massa yang akan melakukan aksi pada tanggal tersebut.
Namun, mengandalkan sejumlah informasi dari intelijen, pihaknya tengah mengumpulkan informasi tersebut.
"Pengunjuk rasa belum (belum ada informasi), tapi kan kita (dapat) laporan intelijen," ujar Boy di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (29/10/2016).
Adapun pihak kepolisian, kata Boy akan melakukan tindakan persuasif untuk mencegah terjadinya tindakan anarkistis yang akan dilakukan pengunjuk rasa.
Kepolisian akan berkoordinasi dengan tokoh agama, hingga perangkat kerja daerah agar aksi massa berjalan aman.
"Ini sepenuhnya jadi tugas Polda Metro Jaya, terutama satuan kewilayahan. (Akan) dilakukan secara persuasif, agar niatan untuk berunjuk rasa tidak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak-pihak (yang menginginkan) suatu kondisi yang sifatnya anarkistis," ujar Boy.
Sebelumnya, untuk mengamankan aksi tersebut, Mapolda Metro Jaya berencana mengerahkan 7.000 personel polisi yang juga diperbantukan dari TNI.
Aksi unjuk rasa tersebut merupakan aksi lanjutan yang digelar pada Jumat (14/10/2016).
Saat itu, massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bareskrim dan Balai Kota DKI Jakarta. Para pengunjuk rasa mengkritik gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (David Oliver Purba/kompas.com)