Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama, supaya ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim Polri.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan meminta keterangan Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, di Bareskrim Polri, pada Selasa (22/11/2016).
"Kami meminta Pak Kapolri, besok langsung tahan Ahok," ujar Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman, dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (21/11/2016).
Dia menjelaskan, salah satu persyaratan formal tersangka ditahan, selain ancaman hukuman lima tahun penjara, juga tersangka tidak akan mengulangi perbuatan lagi.
Namun, di kasus Ahok itu, kata dia, Ahok berpotensi mengulangi perbuatannya. Sebab, saat ini saja sudah terbukti kalau Ahok kembali memperkeruh suasana.
"Buktinya sudah ada pernyataan Ahok di ABC News Australia yang menyerang peserta aksi 4 November dengan menuduh aksi dibayar Rp 500 ribu per orang," tuturnya.
Berkaca dari kasus-kasus penistaan agama sebelumnya, dia menilai, jika status si penoda agama itu sudah menjadi tersangka pasti langsung di tahan, seperti kasus Arswendo Atmowiloto, Ahmad Musadeq, Lia Aminuddin alias Lia Eden.
Kasus-kasus itu bisa menjadi yurispudensi untuk segera menahan Ahok.
Oleh karena itu, dia meminta Polri menahan Ahok setelah diperiksa sebagai tersangka. Sehingga masyarakat tak perlu lagi turun ke jalan.
"Permasalahan ini sudah terlalu berlarut-larut dan menimbulkan banyak efek negatif sehingga menjadi ancaman terhadap kemajemukan bangsa. Terlalu mahal jika persatuan bangsa ini dipertaruhkan hanya karena seorang Ahok," tambahnya.