Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menyayangkan aksi 'Kita Indonesia' yang digelar di arena Car Free Day (CFD) di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016) pagi.
Pasalnya aksi yang berpusat di Bundaran HI tersebut diwarnai dengan atribut partai politik.
Pihak Pemprov DKI pun akan memberikan surat teguran tertulis.
"Acara tersebut melanggar Perda karena ada atribut parpol. Kami akan memberikan surat peringatan tertulis dan meminta klarifikasi. Kami berikan surat tembusan ke masing-masing parpol yang terkait," kata Sumarsono saat meninjau Terminal Terpadu Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (4/12).
Padahal, lanjut Sumarsono, izin aksi tersebut telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan Pemprov DKI. Penyelenggara aksi sebelumnya sudah menjanjikan bahwa mereka mengenakan pakaian serba putih dan tidak ada atribut politik.
Dasar hukum penyelenggaraan CFD sendiri tertuang dalam Pergub No 12/2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor Pasal 7 jo Perda No 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dimana dilarang penggunaan atribut partai.
"Kami juga akan lakukan pemeriksaan kepada pihak Transjakarta. Karena kami mendapatkan laporan ada sebanyak delapan bus yang digunakan untuk aksi tersebut," kata Soni, panggilan akrab Sumarsono.
Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI, Andri Yansyah mengatakan bahwa pihaknya akan menindak Transjakarta jika memang terbukti terlibat dalam aksi tersebut.
"Pokoknya pasti akan saya kasih sanksi untuk bus yang digunakan untuk partai. Kamu akan lihat tingkat kesalahannya dimana. Yang jelas Dishub akan berikan sanksi sesuai kewenangan yang dimiliki," tegas Andri.
Sanksi
Terpisah, Direktur Utama PT TransJakarta, Budi Kaliwono, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat.
Bahwa salah satu operator bus Transjakarta memanfaatkan bus dengan logo Transjakarta di luar rencana operasional.
"Kami akan menindaklanjuti laporan tersebut. Dari foto dan laporan masyarakat, ada bus operator tertentu yang gunakan bus dengan logo Transjakarta di luar rencana operasional. Dari pelapor belum diketahui apakah bus dipasangi atribut partai tertentu," kata Kaliwono.
Ia akan memanggil operator tersebut. Karena regulasi secara jelas mengatur bahwa setiap bus yang dikontrak Transjakarta atau berlogo Transjakarta hanya digunakan untuk operasional Transjakarta.
Apabila akan digunakan untuk kegiatan kepentingan pelayanan publik lainnya harus menginformasikan terlebih dahulu kepada manajemen Transjakarta untuk bisa di-review penggunaannya.
"Sanksi kepada operator atas setiap pelanggaran yang dilakukan. Mulai dari denda, sanksi administratif dan yang terberat pemutusan kerja sama kedua belah pihak. Kami akan memanggil mereka untuk tahu lebih detail kejadian ini, agar bisa mendapatkan informasi yang berimbang," katanya.
Berantakan
Adapun Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan bahwa aksi Kita Indonesia, berantakan. Pasalnya sampah berantakan di mana-mana dan tidak ada peserta aksi yang membantu memungut sampah.
"Kalau ini memang (sampah -Red) berantakan di mana-mana. Saran saya, kepanitiaan manapun kalau pengerahan massa atau ada giat harus juga tanggung jawab dengan sampahnya," katanya. Akibat aksi kemarin, terdapat 44 ton sampah yang berserakan.
Walhi kecewa
Atas aksi Kita Indonesia itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta sebagai salah satu lembaga pencetus lahirnya CFD di DKI Jakarta, juga merasa sangat kecewa.
Pasalnya fungsi kegiatan CFD menjadi panggung arena politik oleh beberapa partai politik yang melakukan aksinya.
"CFD yang seharusnya digunakan untuk kegiatan lingkungan hidup, olahraga, seni dan budaya. Justru dicemari oleh aktifitas politik beberapa partai. Hal ini jelas jelas melanggar Perda 12 tahun 2016," kaya Zulpriadi, Manager Program dan Kampanye WALHI Jakarta.
Kebhinekaan
Sekretaris panitia aksi 'Kita Indonesia', Icky Nanzel, menjelaskan bahwa parade bertajuk 'Kita Indonesia' menyerukan kebhinekaan bangsa.
Tujuan parade ini adalah mengawal rasa kebangsaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Bahwa kita beragam, kita Indonesia," kata Icky.
Icky mengaku kegiatan itu tidak bertendensi politis, meskipun diprakarsai tiga partai politik, yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem dan Partai Persatuan Indonesia (PPP). "Ini hanya mengeluarkan rasa senang dan gembira, semua bercampur baur," kata dia.
Selain itu, dia juga menampik apabila kegiatan itu dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta. Oleh karena itu, seluruh peserta dilarang membawa atribut Pilkada, namun sebagian peserta beratribut parpol, seperti pakaian dan bendera.
"Tidak ada sama sekali dengan Pilkada DKI, kita tidak menyatakan dukungan ke arah siapa, kita menyatakan Indonesia," kata dia.
Icky mengatakan parade kemarin juga turut dihadiri dari perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Majelis Tinggi Keagamaan Konghuchu, Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Tanggung jawab
Dalam kesempatan kemarin, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengajak semua pihak memberikan semangat kepada pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Di atas panggung, ia mengatakan perbedaan adalah hal biasa dalam masyarakat dan pemerintahan, tetapi persatuan dan kesatuan harus dijaga.
Paloh juga menyatakan siap bertanggung jawab jika aksi 'Kita Indonesia' dinilai melanggar aturan. "Coba tanyakan ke Plt (Plt Gubernur DKI --Red). Barangkali kalau melanggar, kami siap menerima konsekuensinya untuk kebaikan yang kita rasakan," katanya
Paloh menerangkan, partai dan atributnya yang hadir dalam parade tersebut karena partai berperan dalam aspek kehidupan kebangsaan. Partai tidak berperan di DPR saja. "Apa partai berani duduk saja, tak boleh itu," tegasnya.
Ia mengklaim parade kemarin tidak mengganggu masyarakat yang ber-Car Free Day (CFD). "Apalah artinya CFD dibandingkan dengan persatuan bangsa ini. Sejujurnya itu yang saya katakan. Jadi yang mau CFD boleh, mau sedikit menari boleh," ucapnya. (suf/nis/rio/fia/wly)