Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono tidak mengeluarkan kebijakan strategis dalam kepemimpinannya.
Pernyataan Anies tersebut terkait dengan diajukannya kembali pembahasan Raperda Reklamasi oleh pemerintah DKI.
"Karena itu orde (masa) transisi, sebaiknya pembahasan dan keputusan yang strategis diundur hingga gubernur baru terpilih," ujar Anies saat kampanye di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, Senin (26/12/2016).
Menurut Anies kebijakan yang dilakukan Plt Gubernur sebaiknya hanya kebijakan yang bersifat rutin.
Akan tidak adil bila keputusan strategis dilakukan pada masa transisi yang masa kepemimpinannya singkat.
Anies menambahkan keputusan strategis sangat berdampak pada rakyat sehingga pembahasaanya harus dilakukan Gubernur yang benar-benar dipilih rakyat.
"Akan jauh lebih tepat dan mewakili kepentingan publik ketika yang mebahas adalah yang dipilih rakyat. Dan hari ini yang dipilih rakyat belum ada, jadi bagaimana membahasnya kecuali DPRD," kata Anies.
Sebelumnya pemerintah DKI kembali mengusulkan dua Raperda terkait reklamasi untuk dibahas 2017 mendatang.
Dua Raperda tersebut yakni Rencana Tata Ruang Kawasan strategis dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta.