TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan alasannya tidak bisa lagi melanjutkan proram Kampung Deret.
Basuki mengatakan, hal ini karena tidak ada lagi tanah negara yang bisa didirikan Kampung Deret.
"Kenapa kita berhenti? Karena enggak ketemu tanah lagi. Tapi kalau kamu dudukin tanah negara yang lahan hijau, enggak bisa dong bikin Kampung Deret," ujar Ahok di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
Ahok mencontohkan Kampung Deret di kawasan Petogogan.
Kampung Deret di sana awalnya dibuat untuk pegawai yang bekerja di Kebayoran.
Meski merupakan tanah negara, kawasan itu bukan jalur hijau.
Pemerintah pun bisa membuatkan Kampung Deret dan memberikan sertifikat untuk warga.
Berbeda dengan pinggir sungai yang merupakan jalur hijau.
Nadia Zahra Pintu gerbang Kampung Deret Petogogan, Jakarta Selatan.
"Tapi saat kampanye kan orang ngomongnya beda, seolah saya enggak tepati janji Kampung Deret. Saya tunjukin dapat sertifikatnya kok, datang aja kamu ke Petogogan ada sertifikat hak milik," ujar Ahok.
"Kenapa sekarang enggak bangun lagi? Mana yang ada tanah negara lagi? Kalau ada ya kita kasih. Sekarang enggak ada, enggak ketemu lagi," kata Ahok.
Dalam debat, calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, menanyakan terkait janji membangun Kampung Deret yang dikampanyekannya saat maju menjadi cawagub mendampingi Joko Widodo pada Pilkada DKI 2012.
Menurut Anies, janji untuk membangun Kampung Deret bahkan dijadikan kontrak politik.
"Izinkan saya mengingatkan bahwa lima tahun lalu pernah ada janji dan janji itu mengatakan akan dibangun Kampung Deret di pinggir-pingir sungai. Di mana janji itu? Di mana kontrak politik yang ditandatangani itu?" tanya Anies. (Kompas.com/Jessi Carina)