Baca tanpa iklan
Laporan Waratwan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui adanya tuduhan tidak pro terhadap rakyat miskin.
Hal itu terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Banyak orang menuduh kami tidak membela yang miskin, nelayan," kata Ahok dalam debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta, Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1/2017).
Baca: Pendukung Agus-Sylvi di Wisma Proklamasi: Ahok-Djarot Disoraki, Anies Baswedan Disebut Pak Dosen
Ahok mengingatkan proyek reklamasi dirancang sejak era Soeharto pada tahun 1990.
Ia mengatakan izin reklamasi tidak dapat dibatalkan.
"Kami berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan untuk membantu nelayan. Tugas kami mengadministrasi keadilan sosial," kata Ahok.
Baca: Sylviana Murni Sindir Ahok Tak Akur Dengan DPRD
Ahok menuturkan banyak pihak tidak mengerti pulau yang direklamasi 100 persen sertifikat atas nama Pemprov DKI.
Lalu, lahan yang dijual 5 persen yang memiliki DKI Jakarta.
Baca: Ramadhan Pohan: Mpok Sylvi Belum Ngomong, Ahok-Djarot Sudah Grogi
Kemudian 15 persen NJOP setiap tahun.
"Ini membangun infrastruktur DKI, kalau 10 tahun membangun mereka berkontribusi Rp 128 triliun hitungan perkiraan saat ini, nantinya tanggul selesai, rusun nelayan selesai, tempat pelelangan ikan selesai," ucapnya.