Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam debat Peserta Pilkada DKI Jakarta, Sylviana Murni menjelaskan penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) DKI Jakarta.
Dalam pemaparannya Sylvi mengatakan butuh harmonisasi antara eksekutif dalam hal ini Gubernur dengan DPRD.
Baca: Pedukung Ahok-Djarot di Rumah Lembang Sebut Anak Pepo Saat Agus Yudhoyono Bicara
"Bicara Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 pasal 3 ayat 6 mengenai penerimaan masuk APBD harus disetujui antara Gubernur dan DPRD DKI," jelas Sylvi, Jumat (27/1/2017).
Sylvi memaparkan jika tidak ada hubungan yang baik antara eksekutif dan DPRD, maka banyak penerimaan daerah sulit disahkan ke dalam APBD.
Baca: Antasari Azhar Diteriaki Pendukung Ahok-Djarot: Bongkar ! Bongkar !
Menurut pejabat Pemprov DKI Jakarta itu, semua pendapatan masuk ke dalam pembukuan atas izin DPRD.
"Bagaimana bisa dilakukan jika hubungan antara DPRD dan eksekutif tidak terjadi," jelas.
Calon Gubernur nomor 2 Basuki Tjahja Purnama (Ahok), dinilai Sylvi tidak bisa bekerja sendirian.
Baca: Pendukung Agus-Sylvi di Wisma Proklamasi: Ahok-Djarot Disoraki, Anies Baswedan Disebut Pak Dosen
Karena itu, Sylvi mengingatkan harus ada hubungan yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD.
"DPRD harus mengetahui hal ini (penerimaan melalui pembukuan), karena ini bukan one man show," kata Sylvi menyindir Ahok.