Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, membeberkan dana yang mereka terima dan gunakan selama periode kampanye Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.
Pasangan calon urut nomor dua ini menerima dana sebesar Rp. 60,1 Miliar.
Dana tersebut terkumpul dari 12.000 orang dan badan usaha swasta.
Baca: Masa Tenang Pilkada, Cagub-Cawagub hingga Media Dilarang Berkampanye
Dengan rincian, dana dari perseorangan Rp 42.90 miliar, badan hukum swasta Rp 15.48 miliar, serta termasuk Rp 1 juta dari Ahok-Djarot untuk membuka rekening tabungan.
"Jadi total yang kami terima sebesar Rp 60,1 miliar termasuk sumbangan paslon Pak Ahok dan Pak Djarot saat membuka rekening sebesar Rp 1 juta. Dana Rp 42,9 miliar sebesar itu dari perserorangan, dari badan hukum swasta ada Rp 15,48 miliar. Kalau dari sumbangan badan swasta ini terdiri dari 83 perusahaan," ucap Michael, anggota tim bendahara Ahok-Djarot, di rumah kemenangan Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/2/2017).
Hingga masa kampanye kemarin berakhir, Ahok-Djarot mengeluarkan biaya sebesar Rp 53,6 miliar, dan masih ada Rp 7 miliar yang masih tersisa.
Termasuk didalamnya Rp 1,7 miliar dana yang yang belum diketahui pemberinya sehingga akan dikonsultasikan dulu kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebelum diputuskan uang itu untuk apa.
"Sisanya Rp 60,1 miliar kita gunakan Rp 53,6 miliar. Saldo 10 Februari ada Rp 6,493 miliar dan Rp 1,7 miliar akan kita konsultasikan kepada KPUD, dengan auditor KPUD. Jika dinyatakan auditor karena tidak lengkap masalah akan kita berikan kepada kas negara," ucap Charles Honoris, Bendahara tim Djarot-Ahok, di kesempatan yang sama.
"Rp 4,6 miliar sudah lengkap sudah sah karena tidak ada aturan akan diserahkan kepada khas negara atau apa, sehingga akan kami konsultasikan akan apa dana ini. Bisa saja di setor ke negara, tergantung nanti setelah kita konsultasikan" sambung Charles Honoris.
Pada kesempatan tersebut, dijelaskan juga dana pengeluaran terbesar untuk alat peraga kampanye seperti buku Ahok, kemudian untuk biaya sosialisasi, tatap muka, pertemuan terbatas, serta konser kemenangan 4 Februari 2017 lalu.
"Konser itu Rp 5,3 miliar atau 9 persen dari dana kampanye yang kita gunakan. Untuk alat peraga kampanye 35 persen dari total biaya kampanye. Pertemuan 26 persen untuk pertemuan terbuka maupun terbatas maupun sosialisasi. Buat media massa Rp 219 juta, pembuatan desain alat pergara Rp 200 juta, yang lain-lain untuk kebutuhan administrasi posko," pungkas Charles Honoris.