Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sempat menyatakan adanya tanah milik negara yang dijadikan mal tetapi tidak jadi pembicaraan khalayak.
Hal tersebut diungkapkan Anies karena dirinya merasa heran program DP rumah nol rupiah yang merupakan idenya bersama Sandiaga Uno banyak dikritik.
Namun, saat dikonfirmasi kembali, Anies tidak menjelaskan di mana tanah negara yang dia sebut dijadikan mal tersebut.
"Nanti kami diskusikan, tidak bisa saya jelaskan sekarang," ujar Anies, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (25/2/2017).
Seusai melontarkan pernyataan tersebut, Anies langsung menyudahi sesi wawancara. Dia bergegas keluar dari sebuah rumah makan di kawasan Jalan KH Abdullah Syafi'i yang sebelumnya digunakan untuk melakukan pertemuan dengan Forum Anak Jakarta.
Setelah keluar dari rumah makan tersebut, Anies langsung masuk ke mobilnya dan meninggalkan lokasi.
Anies sebelumnya mengatakan heran karena program DP rumah nol rupiah yang merupakan idenya bersama Sandiaga banyak dikritik. Dia membandingkan penggunaan lahan di DKI Jakarta yang peruntukannya dianggap tidak memihak kepada rakyat kecil, tetapi tak jadi pembicaraan khalayak.
"Tanah Pemprov saja bisa dipakai untuk mal, tanah negara dipakai mal, kenapa rakyat kecil mau pakai jadi ribut? Kenapa rakyat kecil mau pakai tanah negara jadi ramai? Mau dipakai buat mal, kita semua diam," kata Anies seusai silaturahim dengan warga di Jalan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (25/2/2017) pagi.
Penjelasan Anies dilontarkan saat ditanya apakah tanah negara bisa dijadikan hak milik warga. Dijelaskan Anies, gagasan program DP rumah nol rupiah adalah untuk memberikan rumah milik bagi warga Jakarta.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sistem sewa di rumah susun sederhana yang dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI.
Menurut Anies, selama ini, tanah negara yang digunakan untuk kepentingan sejumlah pihak tak menjadi isu publik.
Selain menyebut mal, Anies juga mengungkapkan ada tanah Pemprov DKI yang dipergunakan untuk membangun gedung-gedung.
"Tanah negara dipakai buat gedung-gedung besar, kita diam. Kenapa? Kita ini berpihak pada siapa sih? Pada rakyat kecil atau pada yang besar-besar? Saya tegas, Bang Sandi tegas, kami mau berpihak pada rakyat kecil," tutur Anies.
Anies memastikan, tim hukumnya sudah mendapatkan legal opinion, yang berarti program ini secara hukum dan aturan dapat berjalan. Jika ada kendala, Anies berjanji membuat peraturan yang mendukung jalannya program DP rumah nol rupiah.
"Kalau mau reklamasi, dicari caranya supaya mudah, bahkan aturan pun diterabas. Untuk rakyat kecil, semuanya terikat aturan. Anda ini berpihak pada siapa sih? Silakan Anda menilai, siapa yang berpihak pada rakyat kecil," ujar dia.
Akhdi Martin Pratama/Kompas.com