Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur non-aktif Djarot Saiful Hidayat memiliki program baru untuk para lansia.
Program tersebut bernama Kartu Jakarta Lansia (KJL) yang memiliki konsep mirip Kartu Jakarta Pintar. Sudah sejak kampanye putaran kedua ini program tersebut mulai disosialisasikan.
Saking seringnya disosialisasikan, banyak kakek dan nenek yang mulai mengenal dan menunjukkan ketertarikan terhadap program itu.
Hal itu terlihat dari setiap blusukan yang dilakukan Djarot. Hampir selalu ada lansia yang mendekati Djarot untuk bertanya mengenai program itu.
Ketika Djarot blusukan di Jalan Pasar Inpres, Grogol Petamburan, Selasa (21/3/2017), misalnya, warga secara spontan bertanya mengenai program tersebut.
"Pak masalah KJP buat lansia itu bagaimana cara mendapatkannya," tanya warga.
"Namanya KJL bukan KJP. KJL untuk lansia yang sudah tua-tua yang tinggal sendiri atau masih tinggal sama keluarga tetapi keluarganya juga tidak mampu," jawab Djarot.
Alhasil, Djarot pun selalu menjelaskan program ini kepada warga yang bertanya. Djarot mengatakan, kategori lansia adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun.
Dia meminta anggota Dasawisma yang turun tangan untuk mendata lansia di lingkungan mereka.
"Bisa buat beli apa? Susu boleh, telur boleh, beras boleh. Beli pulsa boleh enggak? Enggak boleh. Beli bedak? Enggak boleh ya," ujar Djarot.
"Nenek-nenek sudah enggak pakai bedak Pak he-he-he," celetuk warga sambil tertawa.
Aturan pakai KJL
Pada beberapa kesempatan, Djarot mengatakan bahwa dana KJL tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi ditransfer langsung ke rekening KJL para lansia.
Jumlah uang yang akan diterima para lansia adalah sebesar Rp 600.000. "Setiap lansia yang membutuhkan bantuan akan diberikan bantuan seperti KJP, langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Kami hitung satu bulan jumlahnya Rp 600.000," kata Djarot.
Selain itu, calon penerima KJL juga akan diverifikasi terlebih dahulu ke rumah masing-masing. Djarot mengatakan, hal ini supaya dana KJL tidak salah sasaran.
Djarot tidak ingin program ini diterima oleh mereka yang tidak membutuhkan. Apalagi jika akhirnya mereka yang membutuhkan malah tidak bisa mendapatkan program itu.
"Jadi saat ada program seperti ini, jangan pada mendadak miskin," ujar Djarot.
Program ini sempat dibahas di Pemprov DKI Jakarta sebelum Ahok dan Djarot cuti kampanye.
Djarot mengatakan, program ini akan dimatangkan setelah cuti mereka selesai dan aktif kembali di Balai Kota.
Dia menginginkan agar program tersebut cepat dilaksanakan. Djarot mengatakan, nantinya KJL akan dikelola Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
"Tahun ini, Insya Allah bulan April mudah-mudahan kita ajukan, Mei mudah-mudahan sudah bisa dilaksanakan," kata Djarot.
Tingkatkan IPM
Djarot mengatakan, tujuan dari program ini bukan sekadar menyejahterakan para lansia saja. Program ini juga bagian dari upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Harapannya, IPM DKI Jakarta bisa meningkat dalam waktu dua tahun ke depan.
"Itulah yang kami kerahkan supaya IPM Jakarta dalam dua tahun ke depan sampai angka 80. Ini adalah terjemahan program ini," ujar Djarot.
Ia mengatakan, saat ini IPM Jakarta baru mencapai 78,99. Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah menyampaikan bahwa IPM di negara maju biasanya mencapai 80.
Itu artinya IPM Pemprov DKI kurang dari 1,01 untuk memenuhi standar dunia. "Minimal dua tahun ke depan IPM kita 80. Sekarang kan sudah 78,99," ujar Djarot.