Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru bicara tim pemenangan pasangan Basuki-Djarot, Ansy Lema mendesak KPUD DKI dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu, segera mengambil tindakan tegas terhadap setiap bentuk pola-pola kampanye yang dengan sengaja mengeksploitasi sentimen agama.
Terbaru adalah adalah aksi politisasi masjid yang terlihat dalam sebuah video yang menjadi viral di media sosial.
Ansy mengatakan, politisasi agama sama saja menciderai demokrasi dan memiliki konsekuensi hukum karena secara terang-terangan menggunakan rumah ibadah sebagai sarana kegiatan politik.
Ansy khawatir, jika hal ini didiamkan saja oleh lembaga penyelenggara pemilu, maka model kampanye seperti itu akan diikuti oleh daerah-daerah lain.
Dengan mendiamkan, menurut Ansy, sama artinya dengan membiarkan praktek-praktek yang menghalalkan segala cara untuk memenangi sebuah kompetisi.
"Ini seharusnya sudah harus ditindak lanjuti oleh penyelenggara pemilu. Kalau pembiaran ini dilakukan, seolah-olah masyarakat merasa bahwa ini praktek yang benar, padahal aturan itu secara tegas, jelas dan lugas mengatakan bahwa rumah ibadah itu tidak bisa dijadikan tempat berkampanye," kata Ansy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/4/2017).
Dirinya mengatakan, pihak yang menggunakan isu agama untuk berkampanye sebenarnya membuktikan dia tidak punya kepercayaan diri dan kemampuan untuk bersaing dari sisi rekam jejak, visi, misi dan program kerja.
"Karena kalau dia mampu, mestinya yang didorong adalah kontestasi program, jadi perdebatan yang sifatnya programatik, bukan perdebatan yang mengeksploitasi sentiment sara," kata pria yang juga adalah seorang dosen FISIP di UNAS itu.
Meski menyayangkan masih dipergunakannya isu-isu SARA sebagai bahan jualan politik, namun dengan kemunculan video tersebut, Ansy menggarisbawahi adanya sebuah perbedaan kelas yang tegas antara bentuk-bentuk kampanye yang digunakan pasangan Basuki-Djarot dan Anies-Sandi.
Menurut Ansy, bagi Basuki-Djarot, yang utama dalam sebuah kontestasi politik adalah edukasi dan literasi politik kepada masyarakat bukan semata-mata urusan menang atau kalah.
"Jualan politik Basuki-Djarot adalah barang yang berkelas yaitu berupa rekam jejak, visi misi dan program kerja. Kami (kubu) Basuki-Djarot sangat anti dan pantang menggunakan atau mengeksploitasi sentimen SARA, khususnya agama untuk sekedar mendapatkan kekuasaan," katanya.