Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Pemenangan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat, Kamis (6/4/2017).
Juru Bicara Tim Pemenangan Badja Putu Artha mengatakan, kedatangan tim pemenangan pasangan nomor pemilihan dua, untuk meminta klarifikasi atas hilangnya suara tambahan pemilih Badja, yang sudah diberikan tim kepada pihak panitia pemungutan suara (PPS).
"Apa yang terjadi hari ini merupakan residu politik yang terjadi pada putaran pertama terutama di Cengkareng timur. Dimana sebagian pemilih kami tidak bisa gunakan haknya. Ini kami tanggapi serius," kata Putu kepada wartawan.
Menurutnya, dalam proses yang telah dilakukan tim sebanyak 30 orang, telah menginput sebanyak 119 orang pemilih. Ke 119 orang tersebut telah didaftarkan pada PPS sebanyak tiga tahap.
Namun pada kenyataannya, ada permasalahan yang terjadi di tingkat PPS. Dimana saat masuk ke tingkat PPK, dari 119 pemilih ada 27 orang tidak masuk DPT.
"Hari ini kita kroscek apa yang terjadi. Tidak ada masalah di tingkat KPU Pusat. Sebab, data yang di upload clear. Sistem di KPU Pusatbyabg eror, ternyata tidak. Ternyata persoalan di tingkat bawah saat upload di tingkat PPS ke PPK," kata Putu.
Dalam teknisnya Putu menjelaskan, saat input di tingkat PPS ke tingkat PPK, dimana pemilih yang sudah diinput atau di upload diberi tanda hijau. Namun, sebelum nama pemilih diupload ternyata sudah diberi tanda hijau.
"Yang jadi persoalan, apakh ini human eror atau politik. Data yang kami setor sebanyak tiga tahap ada yang masuk ada yang tidak," katanya.
Untuk itu, Putu meminta KPU Kota Jakarta Barat untuk memperbaiki dan memasukkan pemilih yang sempat tidak terupload du tingkat bawah.
"Harusnya diperbaiki dalam pleno tercecernya 27 suara yang tidak masuk DPT," kata Putu.
Sementara itu, Ketua KPU Daerah Jakarta Barat Sunardi sutrisno memastikan memang terjadi human eror.
Untuk itu pihaknya akan melakukan koordinasi dengan KPU DKI Jakarta. Namun, ia menepis adanya unsur kesengajaan menghilangkan suara.
"Bukan penghilangan tapi human eror. Nanti.kita koordinasi dengan KPU DKI Jakarta, Bawaslu dan Panwaslu," kata Sunardi.