Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, calon gubernur pasangan nomor dua, Djarot Saiful Hidayat menanggapi mengenai ketentuan Anggaran Pembelian dan Belanja Daerah (APBD) yang harus mendapatkan persetujuan DPRD namun pada kenyataannya pembahasan berjalan alot.
Menurut Djarot yang terpenting dalam perancangan APBD adalah penganggaran yang harus transparan dengan menggunakan teknologi elektronik agar lebih transparan sehingga tidak akan terjadi korupsi.
"Kita sepakati bersama bahwa sistem penganggaran kita harus transparan dengan menggunakan teknologi elektronik untuk menjamin pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, APBD itu uang rakyat," ungkap Djarot saat menanggapi pertanyaan.
Djarot pun mengajak agar para anggota legislatif mengurangi kebiasaan lama yang mengambil alokasi dana untuk kepentingan pribadi.
"Saat berkomunikasi dengan legistlatif mari kebiasaan lama misalnya mengambil alokasi anggaran untuk kepentngan yang tidak bermanfaat harus diberhentikan kita harus mempertanggungjawabkan dan mengelola APBD untuk rakyat," ucap Djarot.
Djarot juga memaparkan mengenai anggaran APBD dalam kepemimpinannya bersama pasangan gubernur berhasil mensejahterahlan rakyat dengan menciptakan kartu Jakarta pintar dan pembangunan infrastruktur.
"Kami bisa membatu dengan lebih dari 700 ribu KJp subsisdi kepada masyarakat, artinya APBD diselamatkan infrastruktur tetap berjalan dan akan kami selesaikan dengan baik," pungkas Djarot.