Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, tim transisi Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa saja memberi masukan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017.
Namun, tim transisi Anies-Sandi tidak dapat mengganti terlalu banyak APBD-P 2017 tersebut.
"Kalau APBD-P silakan aja, kan kami sudah kawal KUA-PPAS, enggak bisa ganti terlalu banyak juga. Ya silakan aja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan, kami terima aja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (2/5/2017) sore.
Ahok mengatakan, APBD-P 2017 masih di bawah kewenangan dia dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Dia tidak akan mengizinkan tim transisi Anies-Sandi mengubah banyak APBDP 2017. Sebab, Ahok dan Djarot memiliki program prioritas.
"Jadi bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan," kata dia.
Ahok mengatakan, salah satu program yang difokuskan Pemprov DKI Jakarta saat ini yakni pembangunan light rapid transit ( LRT).
Ahok tidak akan mengizinkan tim transisi Anies-Sandi mengotak-atiknya.
"Kami fokusnya mau untuk Jakpro supaya untuk penyelesaian LRT, kamu masuk, kamu ngotot, kamu mau kasih yang lain, saya enggak kasih dong. Itu kan lanjutan kami," ucap Ahok.
Sementara soal Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018, Ahok mempersilakan tim transisi Anies-Sandi memberi masukan.
Sekretaris tim pemenangan Anies-Sandi, Syarif, sebelumnya mengatakan, tim transisi yang dibentuk akan mengupayakan empat program unggulan Anies-Sandi masuk ke APBD-P 2017 dan KUA-PPAS 2018.
Keempat program tersebut yakni rumah dengan down payment (DP) nol rupiah, KJP plus, KJS plus, dan OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship).
Syarif mengatakan, empat program tersebut diupayakan masuk ke APBD perubahan 2017 dan KUA-PPAS 2018 agar bisa langsung mengakomodasi janji-janji kampanye Anies-Sandi.
"Kalau misalnya di bulan Desember isinya bukan janji kampanye, merepotkan Anies, malah bisa disebut mengganggu pemerintahan," kata Syarif di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa.
Menurut Syarif, perubahan tersebut penting karena yang melaksanakan program kerja Pemprov DKI Jakarta pada tiga bulan terakhir di 2017 dan 2018 adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017.(Nursita Sari)