Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat mengkritik wacana program yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno mengenai Kartu Jakarta Jomblo atau KKJ.
Program ini akan memfasilitasi orang yang belum memiliki pasangan untuk melakukan perkenalan atau yang disebutkannya sebagai Taaruf, melalui pojok taaruf atau taaruf massal di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak RPTRA.
Baca: Sandi: Kartu Jakarta Jomblo untuk Menjodohkan Jomblowan dan Jomblowati
Pegamat kebijakan publik Agus Pambagi mengkritik rencana kebijakan itu merupakan bentuk campur tangan negara (pemerintah daerah) terhadap urusan privat warganya.
"Itu kehidupan privat kok diatur negara, menurut saya itu kebijakan yang tidak jelas tidak mutu, kartunya buat apa? Engga ada dalam pikiran saya ada jomblo terus dikasih kartu gitu, menurut saya kurang kerjaan, harusnya bagaimana membuat Jakarta menjadi lebih baik," kata Agus ketika dihubungi BBC Indonesia, Sabtu (6/5/2017).
Baca: Anies-Sandi Diminta Tak Manfaatkan RPTRA untuk Perjodohan Para Jomblo
Agus mengatakan sebaiknya pemimpin DKI Jakarta terpilih itu mempriotaskan peningkatan program pelayanan bagi masyarakat.
"Kalau diatur itu untuk apa, jomblo ini ada di mana? Kan ada di masyarakat, jadi begini aturan itu kan tugas negara mengatur supaya pelayanan pada masyarakat baik industri atau bisnis bisa berkembang dengan baik sehingga bisa berputar secara ekonomi sehingga makmur," jelas Agus.
Dia menjelaskan sebaiknya pemerintah DKI Jakarta yang akan datang memperhatikan sejumlah program utama di sektor bisnis dan transportasi, serta penanggulangan banjir dengan normalisasi sungai.
"Pertama sederhanakan ijin-ijin di-online-kan, yang dilakukan ahok itu sudah bagus tinggal di tingkatkan," tambah Agus.
Di sektor transportasi, Agus menyarankan pemerintah juga memperhatikan pergerakan warga yang berubah, tidak lagi berpusat di kawasan Sudirman dan Kuningan tetapi mulai ke wilayah selatan.
"Dulu kan rencana dibuat pas jaman Pak Sutiyoso, sekarang sudah berubah, banyak kantor sekarang di TB Simatupang, itu yang harus diperhatikan," kata dia.
Sedangkan untuk bisnis, yang penting dilanjutkan adalah ijin usaha online untuk mencegah korupsi.
Selain itu juga, Menurut Agus, dalam normalisasi sungai, harus dicari solusi yang tepat bagi warga yang tergusur.