Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengangkatan Djarot Saiful Hidayat menjadi Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar tidak ada kekosongan jabatan.
"Kemendagri sudah menyerahkan surat tugas, supaya tidak ada kekosongan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2017).
Mantan Wali Kota Blitar itu menjelaskan, penunjukan dirinya tersebut telah ia sampaikan saat mengunjungi Ahok di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur.
"Ini sudah saya sampaikan tadi ketika ketemu sama Pak Ahok di Cipinang," jelas Djarot.
Saat bertemu di rutan, Djarot menegaskan bahwa Ahok menitipkan pesan padanya untuk tetap melakukan pelayanan secara maksimal terhadap warga ibukota.
Selain itu, Ahok juga meminta agar dirinya segera melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempercepat sejumlah program yang tengah direalisasikan.
"Pesan beliau tetap pelayanan harus lebih baik, tetap bekerja maksimal, segera lakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait untuk mempercepat beberapa program yang sedang berjalan," tegas Djarot.
Mendapatkan pesan seperti itu, koordinasi pun dilakukan Djarot sore tadi, usai resmi menjabat sebagai Plt Gubernur DKI.
Ia melakukan rapat koordinasi, mulai dari Sekretaris Daerah Saefullah, jajaran asisten, serta Inspektoran dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
"Sebab itu tadi begitu saya sampai (Balai Kota), kami juga melakukan rapat koordinasi dengan Sekda dan jajaran asisten beserta Inspektorat dan Bappeda," kata Djarot.
Rapat koordinasi tersebut, kata politikus PDI Perjuangan itu dilakukan untuk mengambil langkah dalam upaya percepatan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
"(Rapat itu) untuk mengambil langkah-langkah untuk percepatan, terutama di dalam penyusunan APBD Perubahan dan RAPBD 2018," ucap Djarot.