Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik membeberkan rencana perombakan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI saat gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin nanti.
Taufik mengatakan, hal ini merupakan sesuatu yang wajar saat pergantian pemerintahan. Sebab, menurut dia, kepala daerah biasanya memilih direksi BUMD yang dinilai bisa mencapai visi dan misi mereka.
"Saya kira semua (BUMD) harus dievaluasi, enggak boleh satu-satu. Karena pasti treatment-nya beda antara gubernur yang lalu dengan gubernur yang akan datang soal BUMD," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (7/7/2017).
Taufik menyampaikan, landasan utamanya adalah visi-misi Anies dan Sandiaga. Kata dia, Anies-Sandi pasti memiliki rencana sendiri terkait BUMD yang ada di Jakarta.
Direksi yang mengisi BUMD tersebut nantinya merupakan orang-orang yang dinilai bisa membawa BUMD sesuai dengan visi dan misi Anies-Sandiaga.
Selain itu, menurut Taufik, BUMD DKI saat ini terlalu sering meminta penyertaan modal pemerintah (PMP) pada tiap tahun anggaran.
Taufik ingin nantinya BUMD bisa mandiri dan tak lagi meminta PMP sehingga bisa menjadi sumber APBD bagi Pemprov DKI. Perombakan direksi BUMD diharapkan bisa mencapai tujuan itu.
"Kita mesti sepakati bahwa BUMD itu pada waktunya akan menjadi sumber APBD. Kalau dia jadi sumber APBD, maka BUMD-nya harus dibereskan," ujar Taufik.
Tiga BUMD
Taufik tidak menyebut siapa saja direksi BUMD yang posisinya terancam. Meski demikian, Taufik menyinggung Direktur PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma.
"Misalnya PD Dharma Jaya ini mau diapain? Kalau mau besar ya jangan (dipimpin) pedagang dong. Beda nih urus dagangan sama manajemen," ujar Taufik.
Ia sendiri memiliki pengalaman buruk dengan beberapa BUMD DKI.
Taufik sempat ingin mengaudit 3 BUMD karena dinilai ikut mengampanyekan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat melalui beberapa programnya semasa kampanye Pilkada DKI 2017.
Tiga BUMD yang dimaksud yakni Bank DKI, PD Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya.