News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

DKI Akan Perluas Area Larangan Sepeda Motor, Apa Kabar Rencana Kebijakan ERP?

Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pengendara sepeda motor melintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (21/8/2017). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan pelarangan sepeda motor melintasi Jalan HR Rasuna Said, Kuningan dan akan melakukan uji coba selama 30 hari pada 11 atau 12 september mendatang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga tahun sudah wacana jalan berbayar atau electronic road pricing ( ERP) disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

Berbagai kebijakan pengendalian lalu lintas seperti sistem ganjil-genap hingga pelarangan sepeda motor, diberlakukan sebagai "strategi penambal" selagi menunggu penerapan ERP.

Sampai mana persiapan ERP saat ini?

"Insya Allah tahun ini bisa ada pemenangnya (lelang)," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).

Lelang pengadaan teknologi ERP sudah dibuka sejak tahun lalu. Namun hingga kini belum juga muncul pemenangnya.

Andri enggan menjelaskan perkembangan lelang itu secara rinci. Ia hanya memastikan ERP menjadi kebijakan utama Pemprov DKI Jakarta yang harus segera diimplementasikan.

"Sudah pokoknya jalan terus, nanti kalau saya ngomong, kedengaran, nanti digangguin lagi," ujarnya.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjiatmo mengatakan lelang ERP kembali dimulai pada 22 Juni 2017.

"Lelang masih berproses saat ini. Pemerintah pusat akan membantu percepatan penerapan ERP. Kami berusaha untuk diterapkan pada 2019," kata Sigit Widjiatmoko di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: Sudah Tiga Tahun Didengungkan, Bagaimana Nasib ERP di Jakarta?

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini