Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak pihak mempertanyakan hilangnya anggaran untuk pengadaan lahan Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA).
Salah satunya Fraksi golkar di DPRD DKI.
Ketua fraksi Golkar DPRD DKI Ashraf Ali Pertanyakan hilangnya anggaran tersebut dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2017.
Baca: Tukang Jamu di Bekasi Tewas Dibacok, Pelaku Diduga Geng Motor Karena Helm Rp 500 Ribu Hilang
Padahal penganggaran untuk RPTRA sudah disepkati di rapat rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2017.
"Ini tiba-tiba hilang, ada apa ya, saya minta ada klarifikasi biar masyarakat tahu apa yang terjadi," kata Ashraf Ali di Jakarta, Senin, (28/8/2017).
Menurut Ashraf penghapusan dana pengadaan lahan RPTRA tidak dapat dilakukan sepihak Pemerintah provinsi DKI.
Jangan pula beralasan jika penghapusan dan karena walikota tidak siap atau adanya kesalahan nomenklatur.
Baca: Korban First Travel Ini Sudah Pegang Paspornya Kembali Setelah Ditelepon Polisi
"RPTRA sangat dibutuhkan masyarakat, tempat dimana warga bersosialisasi, olahraga, dan bersilaturahmi. Sekarang kalau itu dihapus bagaimana coba? Makanya kami protes," katanya.
Apabila memang alasannya walikota tidak siap, Ashraf menduga walikota tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dan keinginan warga.
Baca: PPATK Sebut Bos First Travel Gunakan Uang Jemaah Untuk Investasi Hingga Keperluan Pribadi
"Kalau walikota tidak mengerti kondisi masyarakatnya, kami akan mengusulkan walikota dipilih langsung oleh rakyat," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga mengaku bingung anggaran pengadaan lahan RPTRA tiba-tiba hilang bak ditelan bumi.
Baca: PPATK Sebut Bos First Travel Gunakan Uang Jemaah Untuk Investasi Hingga Keperluan Pribadi
"Itu benaran atau disengaja? Salah betulan apa disengaja? Ini kan untuk pembebasan lahannya, betul wali kota tidak siap?" ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (26/8/2017).