TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perombakan pejabat di Pemprov DKI Jakarta berhembus seiring pergantian pucuk pimpinan di DKI.
Setelah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Bahkan, perombakan sejumlah pejabat di DKI kabarnya dilakukan sebelum usia jabatan Anies-Sandi mencapai 1 tahun.
Bahkan Sekretaris Daerah Pemprov DKI, Saefullah juga akan diganti.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, memastikan hal itu kepada Wartakotalive.com di Balaikota DKI di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).
"Pasti diganti Sekda. Tapi nggak mungkin dalam waktu dekat ini," ujar Syarif yang berasal dari partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada yakni Gerindra.
Baca: Anies Baswedan di Hadapan Pegawai Pemprov DKI: Pelajari Janji Kami, Apapun Idelologi yang Dimiliki
Menurut Syarif, penggantian Sekda DKI kemungkinan baru akan dilakukan Anies-Sandi dalam waktu 8 bulan ke depan.
Rencana penggantian Saefullah, kata Syarif, tak ada kaitannya dengan perbedaan pandangan antara Saefullah dan pemimpin baru.
Saefullah memang dinilai mendukung reklamasi pulau. Berbeda dengan Anies-Sandi yang tegas menolak reklamasi.
"Bukan karena reklamasi pokoknya. Sudah lama kan Pak Saefullah itu jadi Sekda. Ya harus di refresh lah. Penyegaran dulu dong," jelas Syarif.
Sementara itu, siang tadi, puluhan massa dari Aliansi Korban Reklamasi Jakarta (AKAR) berdemo di depan Balaikota dan meminta Saefullah dicopot dari jabatannya.
AKAR berisi para nelayan pendukung Anies-Sandi yang juga menolak reklamasi pulau dilanjutkan.
Mohamad Taufiqurrahman, salah satu perwakilan AKAR, mengatakan, Saefullah perlu lekas dicopot karena diduga telah membuat pelanggaran saat melakukan perjanjian dengan pihak PT Kapuk Naga Indah ketika moratorium.
Adapun hal tersebut tertuang dalam, perjanjian No.33 Tahun 2007 dan Nomor 1/AKTA/NOT/VIII/17 tertanggal 11 Agustus 2017. Dimana, penggunaan atau pemanfaatan tanah di atas sertifikat hak pengelolaan nomor 45 /Kamal Muara Pulau 2A (Pulau D) antara Pemprov DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Sekda Saefullah dengan PT Kapuk Naga Indah.
"Atas nama provinsi DKI jakarta saefullah berani menandatangani perjanjian dengan korporasi ini. Makanya kami meminta untuk memecat saefullah.
Baca: Pesan Ryaas Rasyid ke Anies Baswedan, Jangan Ulangi Kesalahan Ahok Seperti Bersikap Kasar
Ketua Kebangkitan jawara dan pengacara indonesia (anggota AKAR), Arief Isnan Ridho, mengatakan, Saefullah terlihat tak cocok dengan Anies-Sandi.
"Saefullah itu mendukung reklamasi pulau. Tak baik bagi Anies-Sandi. Dia harus disingkirkan," kata Arief kepada Wartakotalive.com, Selasa (17/10/2017) siang.
Menurut Arief, Anies-Sandi harus mencari sosok Sekda yang sesuai dengan janji-jani kampanyenya.
"Bagaimana coba kalau gubernurnya tolak reklamasi tapi Sekdanya mendukung. Kan nggak bener," ucap Arief.
Hal itu harus dilakukan karena seluruh tubuh Pemprov DKI harus mendukung Anies-Sandi.
Sebab di DPRD DKI bukannya tak ada perlawanan terhadap penolakan reklamasi.
"Jadi harus solid Pemprov DKI nya. Makanya Saefullah harus dicopot," tegas Arief.
Sementara itu, sehabis Salat Dzuhur, perwakilan massa pendemo tampak dipersilakan masuk ke pendopo Balaikota DKI.
Anies Baswedan rencananya akan menerima massa pendemo untuk menyampaikan aspirasinya.
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw