Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Program DP Rp 0 (nol rupiah) Anies-Sandi untuk kepemilikan rumah sulit diterapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal itu diyakini setelah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakartaa melakukan focus group discussion (FGD) sepanjang Kamis (9/11/2017).
Baca: Tanda-tanda Apa? Ribuan Ikan Aneh Ini Tiba-tiba Muncul di Sungai Soga
Baca: Cewek Daun Muda Mantan Alexis Ada yang Pindah ke Palembang Tetap Tawarkan Pijat Plus
"Sulit kalau untuk MBR," kata Kepala Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman, Agustino Darmaawan usai rapat di Komisi D DPRD DKI Jakarta, Jumat (9/11/2017).
Hal itu lantaran pihak bank meminta seseorang yang memiliki penghasilan 3 kali lebih besar dari cicilan rumah atau apartemennya.
Sehingga apabila cicilan rumahnya Rp 2 juta per bulan saja, maka minimal harus memiliki penghasilan tetap Rp 6 juta sebulan.
"Susah jadinya kalau untuk orang yang tak punya penghasilan tetap," jelas Agustino.
Sehingga bagi korban-korban penggusuran yang bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap dan pendapatannya jauh dibawah MBR, tetap sulit mengikuti program DP nol rupiah Anies-Sandi.
Makanya, kata Agustino, untuk warga Jakarta korban gusuran yang penghasilannya jauh dibawah MBR, tetap paling pas mengikuti program era Ahok.
"Ya masuk Rusunawa saja kalau yang seperti itu," kata Agustino.