Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana penurunan pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta terus bergulir. Tapi, pembahasan antara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI dan Komisi A DPRD DKI kini tertahan, karena serentetan rapat terkait RAPBD 2018.
Sekretaris Komisi A DPRD, Syarif mengatakan, pembahasan penurunan pendapatan PNS DKI baru akan dilanjutkan usai 26 November. "Ya setelah rapat Banggar selesai lah," kata Syarif di gedung DPRD DKI, Kamis (16/11/2017).
Ia menceritakan, dalam rapat pembahasan penurunan pendapatan PNS DKI, pihaknya dan BKD DKI justru belum membahas penurunan.
Pembahasan justru peningkatan gaji di tiga dinas dan 1 posisi jabatan yang dinilai paling berisiko dan rawan godaan menyelewengkan.
"Satpol PP, Damkar, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan auditor di inspektorat. Baru dinas posisi-posisi itu yang kami bicarakan soal peningkatan pendapatannya," kata Syarif.
Rumus menghitung grade eselon dan grade golongannya akan diubah untuk meningkatkan pendapatannya.
"Kalau sekarang kan rumusnya itu Rp 16.000 dikalikan berapa untuk grade eselon. Nah, nanti akan jadi Rp 25.000," ujar Syarif.
Baca: Jalan Tol Cikampek Pagi Ini Masih Macet Parah Pasca Insiden Crane VMS, Ini 3 Jalur Alternatifnya
Baca: Generasi Muda Golkar: Setya Novanto, Menyerahlah!
Skema penghitungan itulah yang kini sudah rampung dibuat BKD DKI. Tapi, pihak BKD meminta agar pembahasannya dilakukan dalam rapat tertutup.
Selanjutnya, penurunan pendapatan PNS akan dibahas setelah diketahui berapa total kenaikan pendapatan untuk Satpol PP, Damkar, PPNS, dan auditor di inspektorat.
Apabila kenaikan itu membuat anggaran belanja pegawai melewati 30% dari APBD, maka PNS di dinas atau posisi tertentu yang diturunkan pendapatannya.
"Soalnya sekarang belanja pegawai Pemprov DKI saja sudah 26% dari total APBD," kata Syarif.