Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno, dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan bekerja di dalam satu ruangan. Ruangan wakil gubernur akan digunakan untuk tim bekerja.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan tujuan bekerja di dalam satu ruangan supaya lebih mempermudah koordinasi. Saat ini, dia mengaku ruangan sedang dipersiapkan.
“Jadi kamar wagub itu akan diremodel untuk seperti co-working space. Co-working space ini akan ada yang duduk di situ, saya, pak gubernur dan seluruh anggota tim,” tutur Sandiaga, Selasa (28/11/2017).
Selama ini, dia menilai, gubernur dan wakil gubernur bekerja di satu gedung, namun jarak agak jauh. Sehingga, untuk berkoordinasi harus turun dari lantai dua ke lantai dasar serta harus melewati beberapa ruangan.
Menurut dia, bentuk ruangan lama memakan waktu untuk berkoordinasi. Akhirnya diputuskan tidak ada ruangan gubernur dan wakil gubernur, sebab mereka akan bekerja bersama dengan semua tim yang akan membantu.
“Kami dalam satu ruangan, disitu semua digodok. Jadi karena ini tingkat percepatan daripada kebutuhan untuk merencanakan kebijakan mengeksekusi kebijakan memonitoring dan evaluasi kebijakan dan delivernya. Ini butuh sistem kerja yang terbuka,” kata dia.
Baca: Dokter RSCM: Kondisi Syaraf Setya Novanto Masih Baik
Baca: Gagal Terbang ke Bali, Lion Air Janji Kembalikan 100 Persen Uang Tiket Penumpang
Dia menilai, desain baru ruangan itu dapat memuat 73 anggota TGUPP. Namun, dia tidak dapat menyebutkan siapa saja yang masuk ke dalam TGUPP tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengaku jumlah 73 anggota TGUPP itu sudah disesuaikan dengan bidang kerja masing-masing. TGUPP itu akan bekerja di tingkat pusat, sehingga tidak ada tim di tingkat Kotamadya.
“TGUPP pergubnya hari ini sudah dibuat. Pak gubernur pesankan 73 orang dengan catatan yang ditingkatan kota ditarik ke provinsi karena kita otonomi tingkat 1. Sehingga di tingkat kota tidak ada lagi tim percepatan pembangunan. Jadi semua ditarik ke provinsi,” tambahnya.