Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menanggapi berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di beberapa tempat belakangan ini, terutama menyangkut gangguan kerukunan beragama, seperti di Jawa Barat, Banten, dan Yogyakarta.
Dia menegaskan, peristiwa tersebut tidak terkait satu sama lain dan bukan dirancang dalam skenario yang terencana.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tak perlu takut pada situasi keamanan.
Hal itu diungkapkan Moeldoko saat melakukan pertemuan dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (14/2) siang.
Dalam pertemuan itu, hadir Kepala UKP-PIP Yudi Latief dan anggota Dewan Pengarah, antara lain Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Dr. Mahfud MD, dan Pdt. Andreas Anangguru Yewanggoe dan anggota Dewan Penasihat Benny Susetyo, Pr, dan Sudhamek AWS.
“Itu semua kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat biasa, yang kebetulan waktunya berdekatan. Not by design,” kata Moeldoko.
Mantan Panglima TNI ini mengatakan, terkait isu SARA, media harus dioptimalkan untuk merespon berbagai isu-isu menyangkut Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Polisi juga diminta meningkatkan kewaspadaan anggotanya.
“Lembaga yang tepat untuk menyampaikan kepada publik adalah UKP-PIP, sehingga masyarakat tidak memiliki sensitifitas di dalam merespon situasi. Polisi juga jangan ragu-ragu bertindak terhadap pelaku kekerasan dan tindakan intoleransi,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, selain membahas kejadian-kejadian terkini ditengah masyarakat, poin utama yang dibahas adalah upaya menyosialisasikan Pancasila menjadi lebih mudah ke depannya.
“KSP akan menyinergikan seluruh kekuatan di antara Kementerian dan Lembaga, agar program-program UKP-PIP bisa masuk di dalamnya dan bisa menjadi kekuatan yang besar. Juga agar program-program itu tidak berdiri sendiri, yang pada akhirnya bisa overlapped atau tumpang tindih dan tidak sinkron,” papar Moeldoko.
Sementara itu, Kepala UKP-PIP Yudi Latief menekankan, apa yang diputuskan oleh UKP-PIP butuh proses sinergi dengan lembaga-lembaga terkait, dan tentunya memerlukan dukungan dari institusi kepresidenan.
“Dalam hal ini, KSP sebagai tangan kanan utama dari lembaga kepresidenan bisa mengorganisir lembaga-lembaga yang terkait,” tutur Yudi.
Selanjutnya, Yudi menjelaskan bagaimana cara menyosialisasikan Pancasila ke masyarakat yaitu merespon isu-isu strategis yang ada di publik yang ada implikasinya dengan soal nilai Pancasila.
Nantinya UKP-PIP akan melakukan penyediaan konten serta memetakan persoalan, dan KSP akan mengeksekusinya.
“Pancasila menjadi sakti kalau efektif merespon problem-problem yang ada,” selorohnya.