News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemprov DKI Enggan Stop Proyek Elevated, Ini Reaksi Kementerian PUPR

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Fajar Anjungroso
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana pembangunan Depo MRT terlihat dari ketinggian di Kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2018). Berdasarkan data MRT Jakarta, progres pembangunan infrastruktur secara keseluruhan hingga 15 Desember 2017 mencapai 88,5 persen, Pembangunan sarana jalur layang atau elevated 82,59 persen, sementara itu untuk jalur underground sudah menyentuh angka 94,59 persen.Proyek kereta berbasis rel (MRT) ini akan diujicoba pada bulan Agustus 2018 mendatang dan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian PUPR menanggapi keengganan Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan sementara beberapa proyek elevated (layang) di sekitar Jakarta.

Disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarief Burhanuddin mengatakan terus menunggu kelengkapan dokumen evaluasi pengerjaan dari proyek elevated di Jakarta.

Bahkan, ujar Syarief, hari ini pun pihaknya bisa menerima dokumen-dokumen itu dan menyelesaikannya.

"Nah kalau yang seperti diinginkan oleh Pak Anies (gak mau diberhentikan sementara proyek), kalau bisa hari ini membawa semua kelengkapan yang diminta maka hari ini bisa saja selesai," pinta Syarief.

Syarief mengatakan apa yang dilakukan PUPR bukan untuk menghambat proses pengerjaan proyek-proyek itu.

Baca: MA Batalkan Kutipan Tarif Pengesahan STNK, Samsat DKI Tetap Tarik Rp 50 Ribu

PUPR pun menginginkan dokumen-dokumen evaluasi proyek Pemprov DKI bisa diterima paling lambat hari Senin.

Ia pun menyayangkan sikap penolakan dari Pemprov DKI itu.

"Kami tidak menginginkan ada yang terlambat sehingga target kami paling tidak hari Senin itu (dokumen evaluasi Pemprov DKI) sudah ada," ujar Syarief.

"Karena hari Sabtu dan Minggu pun kita buka. Ini hanya masalah keaktifan menyampaikan dokumen-dokumen ke komite sehingga bisa lebih cepat. Jadi jangan minta kita cepat tapi bagaimana mereka juga segera menyiapkan itu," lanjut Syarief.

Diketahui, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menyatakan pihaknya akan mengajukan diri agar untuk pembangunan yang ada di Ibu Kota untuk tidak dihentikan.

Saefullah beralasan hal itu dapat memperlambat target proyek yang harus selesai sebelum perhelatan Asian Games 2018 dimulai.

Menurutnya, moratorium yang diusulkan Kementerian PUPR mengganggu, karena kondisi proyek tersebut sudah memasuki tahap akhir.

"Tapi kita akan minta tidak ada moratorium buat struktur di DKI Jakarta. Biarkan saja jalan, karena moratorium itu kan akan ada halangan waktu. Apalagi sayang dua minggu, tiga minggu kan sayang," kata Saefullah di kawasan Jakarta Timur, Kamis (22/2/2018).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini