Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Program rumah DP 0 Rupiah yang menjadi janji Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno saat hendak mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta ternyata tak disubsidi Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Tak hanya itu rumah DP 0 rupiah yang awalnya diperuntukan untuk warga miskin ternyata pada kenyataannya tidak untuk warga miskin.
Sebab, untuk memiliki rumah DP 0 rupiah tersebut, warga harus memiliki penghasilan diatas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau sebesar Rp 4 juta sampai 7 juta per bulan sesuai syarat.
Sehingga, warga yang berpenghasilan dibawan UMP DKI Jakarta alias pas-pasan tidak dapat memiliki rumah tersebut.
Seperti diketahui, UMP DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035.
Sedangkan pada tahun 2019 nanti, naik 8,03%, sehingga perkiraan UMP DKI tahun depan sebesar Rp 3.940.972 per bulannya.
Jumlah tersebut pun masih kurang dari patokan biaya minimum untuk bisa mengikuti skema perbankan yang dirancang dalam program Rumah DP 0 Rupiah.
Melansir Kompas.com, Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan subsidi apa-apa untuk warga yang membeli rumah DP 0 rupiah.
Dalam skema FLPP, DP rumah yang dibebankan kepada masyarakat adalah 1 persen.
Sementara itu sesuai namanya, rumah DP Rp 0 tidak membebankan DP apapun kepada pembeli.