Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi membuka pendaftaran rumah program DP nol rupiah Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada hari ini, Kamis (1/11/2018).
Untuk mengakomodir masyarakat Pemprov DKI menyediakan tujuh lokasi bagi masyarakat yang berniat membeli hunian tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pendaftaran mulai di buka pada 1 November sampai 20 November 2018.
Di sediakan di setiap kantor wali kota, bupati wilayah administrasi dan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Privinsi DKI Jakarta.
"Loket Pendaftaran program DP Nol Rupiah SAMAWA Solusi Rumah Warga mulai pukul 09.00 sd 14.00 WIB," ujar Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (1/11/2018).
Berikut daftar lokasi yang membuka loket pendaftaran program DP nol rupiah Klapa Village:
1. Loket pendaftaran wilayah Jakarta Pusat : Lokasi dalam Gedung PTSP Walikota Jakarta Pusat, sisi kiri dari pintu masuk.
2. Loket pendaftaran wilayah Jakarta Barat : Lokasi lantai dasar Block B di loby utama sebelah kanan pintu masuk kantor walikota Jakarta Barat.
3. Loket pendaftaran wilayah Jakarta selatan : Lokasi Lantai dasar lobby block A Kantor Walikota Jakarta Selatan
4. Loket pendaftaran wilayah Jakarta Utara : Lokasi di dalam Gedung PTSP Walikota Jakarta Utara
5. Loket pendaftaran wilayah P1000 : Gedung PTSP Kantor Bupati P1000 di Pulau Pramuka,
6. Loket pendaftaran wilayah Jakarta Timur : Lokasi Lantai dasar Lobby Block A disamping Bank DKI Walikota Jakarta Timur
7. Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Privinsi DKI Jakarta Komplek Dinas teknis Jatibaru, Jl. Taman Jatibaru No 1, Jakarta Pusat.
Baca: Anies Baswedan Akui DP 0 Rupiah Bukan untuk Rakyat Miskin, Guntur Romli Ingatkan Pakai Ini
Adapun persyaratan untuk memiliki rumah di sana sebagai berikut :
1. Warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta sekurang-kurangnya 5 tahun;
2. Warga yang belum punya rumah;
3. Warga yang tidak pernah menerima subsidi perumahan;
4. Warga berpenghasilan 4 – 7 juta rupiah setiap bulan;
5. Warga yang taat pajak;
6. Prioritas bagi warga yang telah menikah;
7. Bagi warga yang terpilih, wajib memiliki rekening Bank DKI.
Persyaratan Administrasi:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta (minimal 5 tahun saat mengajukan permohonan);
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Surat pernyataan belum punya rumah;
4. Surat pernyataan tidak pernah menerima subsidi perumahan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat Nikah atau Akta Nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Permohonan fasilitas pembiayaan melalui poses sebagai berikut:
1. Verifikasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta;
2. Verifikasi Bank Pelaksana (Bank DKI);
3. Penetapan Nominatif Daftar Penerima Manfaat.
Meski begitu perlu diingat, program DP 0 rupiah ini bukan ditujukan untuk orang miskin di Jakarta.
Anies Baswedan mengakui program Rumah DP 0 Rupiah hanya diperuntukan bagi warga berpenghasilan di atar Upah Minimum Provinsi (UMP), atau sebesar Rp 4 - 7 juta per bulan sesuai syarat.
Sebab, persyaratan gaji minimal tidak bisa dihilangkan dari skema perbankan dari pembiayaan program Rumah DP 0 Rupiah tersebut.
"Karena memang menggunakan skema perbankan. Kalau tidak salah maksimal 30 persen dari penghasilan dipakai untuk nyicil. Jadi kalau orang yang penghasilannya di bawah UMP, dan dialokasikan untuk nyicil, (bisa) habis uangnya," ungkap Anies di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (17/10/2018).