Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Era digital sudah seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengimpun data yang akurat dan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah. Atas dasar itu, Kemenpora mulai melirik dan menyiapkan digitalisasi data yang berbasis pada Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP) sehingga dapat disusun program-program kepemudaan yang tepat dan terukur, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal itu terungkap dalam Forum Koordinasi Lintas Sektor Pemberdayaan Pemuda yang digelar Sekretariat Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora di Veranda Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta 21-23 November 2018 lalu.
Diketahui Kemenpora merupakan kementerian yang berada dibawah koordinasi Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.
Dalam rakor tersebut, Komunitas Digital Innovation yang bekerjasama dengan Kemenpora, melakukan presentasi mengenai rancangan sistem apalikasi yang dapat menampung dan mengapdate data-data kepemudaan, khususnya mengacu pada IPP yang telah dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dengan adanya digitalisasi data, akan memudahkan pemerintah terutama kami di Kemenpora dalam merencanakan program-program yang lebih mengena, sehingga bisa diproyeksikan target untuk menaikkan Indeks Pembangunan Kepemudaan secara lebih terukur,” ungkap Sekretaris Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Esa Sukmawijaya di sela-sela penutupan Forum Koordinasi Lintas Sektor Pemberdayaan Pemuda yang digelar Sekretariat Deputi Pemberdayaan Pemuda, Minggu (25/11/2018).
Kemenpora sebagai leading sector yang menangani kepemudaan, memang terpacu untuk meningkatkan IPP nasional yang relatif masih rendah, yaitu 50,17 pada 2016 dalam skala 0-100.
Tanggung jawab besar untuk melunasi ‘utang jasa’ terhadap kaum muda yang memerdekakan bangsa, sekaligus mengoptimalkan momentum bonus demografi saat ini guna mencetak generasi emas 2045, menjadi visi besar pemerintah yang harus diwujudkan dengan menjadikan IPP sebagai paramaternya.
Data 2017, lanjut Esa, jumlah pemuda mencapai 63,362juta jiwa atau sekitar 25 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kemudian pada rentang 2020 sampai 2030, bonus demografi Indonesia mencapai puncaknya dengan perkiraan mencapai 70 persen penduduk berada di usia produktif.
“Kita berharap data digital yang berbasis pada IPP nantinya juga bisa diakses oleh semua stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah. Sehingga ada sinkronisasi kebijakan diantara semua stakeholder, di pusat hingga ke daerah” tutur Esa.
lPP memuat capaian 15 indikator pembangunan kepemudaan yang dituangkan dalam lima domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan lapangan kerja, kepemimpinan dan partisipasi, serta gender dan diskriminasi.
Sementara aplikasi yang sedang dirancang oleh Komunitas Digital Innovation bekerjasama dengan Deputi 1 Kemenpora diberi nama Patria.
Fredy Setiawan dan Muhammad Syamsul Arifin dari Komunitas Digital Innovation berkesempatan menyampaikan presentasi terkait aplikasi digital data kepemudaaan tersebut dalam forum koordinasi dimaksud. Kendati aplikasi yang saat ini dirancang berbasis pada IPP, namun ke depan memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh.
“Seperti memetakan potensi pemuda di setiap daerah, bisa juga ditambahkan dengan tempat-tempat nongkrong anak muda atau data-data lainnya,” kata Arif, paggilan akrab Muhammad Syamsul Arifin.
Sementara itu, digitalisasi IPP juga dilakukan melalui _website. Adalah generasi milenial Samudi dan Sarah Ferdina yang merancang tayangan di media maya itu dalam dua bahasa.
"Maunya sih, kebijakan pemerintah itu dikenal anak muda dong. Namanya juga policy yang menyasar kami. Makanya tampilan web pun terkesan _youth friendly", ungkap Samudi yang diamini Sarah.