Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak mengundang Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, untuk memberikan pembekalan wawasan kebangsaan dan pemahaman bahaya radikalisme dan terorisme pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dirjen Pajak di Gedung Mari’e Muhammad Dirjen Pajak, Rabu (23/1/2019).
“Kami mengundang Kepala BNPT karena kami tidak ingin Rapimnas ini hanya bicara teknis perpajakan, perlu juga wawasan kebangsaan. Kami perlu pencerahan mengenai wawasan kebangsaan, bibit radikalisme, terutama hal untuk mendeteksi. Ini penting untuk menambah optimisme kami dalam menjalankan tugas tahun 2019,” ungkap Dirjen Pajak Departemen Keuangan, Robert Pakpahan.
Sementara itu, Kepala BNPT mengungkapkan secara universal pembangunan suatu bangsa itu ada di sektor pajak. Dengan demikian, para pelaku perpajakan harus terus diberikan wawasan kebangsaan, seperti yang dilakukan pada Rapimnas Dirjen Pajak 2019 yang dihadiri seluruh pejabat eselon 1 dan 2, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia.
“Mereka butuh pencerahan wawasan kebangsaan untuk memotivasi dan mengantisipasi berbagai dinamika masyarakat serta deteksi dini radikalisme dan terorisme, agar mereka punya integritas dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Pasalnya dinamika perkembangan dunia informasi digital perlu diantisipasi, terutama efek-efek negatifnya,” tutur Suhardi Alius.
Pada kesempatan itu, mantan Kabareskrim Polri banyak menyentuh masalah kemanusiaan. Menurutnya, sisi kemanusiaan bisa menjadi motivator seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Ia berharap dengan wawasan kebangsaan serta pemahaman radikalisme dan terorisme yang diberikan, para pelaku pajak di Indonesia bisa bekerja penuh motivasi dan tidak ada keraguan sepanjang untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
Sebelumnya, di awal paparan, Komjen Suhardi Alius mengingatkan para peserta Rapimnas Dirjen Pajak 2019 untuk kembali menghayati ucapan founding father Ir. Soekarno bahwa perjuangan lebih udah karena melawan penjajah, sementara perjuangan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.
“Sekarang ucapan itu terbukti. Dulu bangsa kita bisa mengusir penjajah meski dengan bambu runcing, sekarang apa yang terjadi. Antar anak bangsa saling berkelahi, saling memaki, saling membenci akibat hoaks dan ujaran kebencian yang merajalela di media sosial (medsos). Bahkan karena beda pilihan kuburan dimasalahkan. Kita harus punya integritas untuk menghadapi ini,” papar Kepala BNPT.
Selain itu, Suhardi juga memaparkan tentang resonansi kebangsaan untuk membangun karakter bangsa yang hilang. Ini penting karena terbukti banyak anak bangsa yang individualistis, bahkan untuk merawat keluarga sendiri saja, terkadang tidak lalu. Contohnya, banyak anak-anak yang baru duduk di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah dipegangi gadget.
“Saya ajak hadirin bicara masalah kebangsaan tidak hanya dengan akal dan logika tapi juga hati. Hati adalah akumulasi dari kejujuran, kultur, nafas spiritual, empati dan kendali diri. Indonesia bukan milik kita tapi milik anak cucu kita,” jelasnya.
Tak lupa, mantan Kapolda Jabar ini juga memaparkan perkembangan radikalisme mulai dari proses pra radikalisasi, identifikasi diri, indoktrinasi, dan jihadisasi. Ia juga menjelaskan ciri-ciri seseorang terjangkit ‘virus’ radikalisme antara lain mulai memisahkan diri, intoleran, eksklusif, dan mudah mengkafirkan orang lain.
Juga tentang langka BNPT dalam melakukan penanggulangan terorisme, terutama dengan cara-cara lunak (soft approach) dan penindakan (hard approach).
Di akhir paparannya, ia memutarkan video tentang cara BNPT merangkul mantan teroris dengan menyentuh sisi kemanusiaan dengan membangun TPA dan masjid di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.
Kampung Tenggulun adalah kampung tempat dirakitnya bom Bali seberat 1,2 kg oleh Amrozi Cs. Sekarang sebanyak 38 mantan teroris telah insyaf dan aktif di Yayasan Lingkar Perdamaian dibawah pimpinan Ali Fauzi, adik bungsu Amrozi, yang juga kombatan.
Selain di Tenggulun, BNPT juga merangkul mantan teroris Khaerul Ghazali dengan membangun pesantren Al Hidayan di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Pesantren itu mendidik ratusan anak mantan teroris, tidak hanya dengan ajaran agama islam yang benar, tetapi juga dengan wawasan kebangsaan.